Dorong Dinkes DKI Investigasi Diskriminasi Nakes Berjilbab, Legislator DKI : Saya akan Telpon Kadinkes

FAKTA GRUP - Legislator DKI Jakarta Ima Mahdiah meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk segera melakukan investigasi dugaan pelarangan menggunakan jilbab di Rumah Sakit (RS) Medistra, Jakarta Selatan.

Pasalnya, tidak boleh adanya larangan ataupun pemaksaan kepada sesorang dalam menggunakan jilbab.

"Saya mendorong Dinkes Pemprov DKI dalam hal ini menginvestigasi kejadian yang sebenarnya, karena tidak boleh suatu instansi manapun melarang orang pakai kerudung dan tidak boleh suatu instansi manapun mewajibkan orang pakai kerudung,” ujar Ima di Jakarta, Senin 29 Agustus 2024.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) ini pun menegaskan, bahwa kebebasan beragama sudah dijamin dengan Undang-undang.

Untuk itu, Ima pun mendorong agar segera dikenakan sanksi apabila ada pihak-pihak terkait yang terbukti melakukan tindakan diskriminasi.

"Jadi ini kan sudah dalam aturan Undang-undang kita mempunyai kebebasan untuk beragama jadi itu,” tegasnya.

Agar investigasi dugaan diskriminasi terhadap tenaga kesehatan (nakes) berjilbab dapat segera dilakukan, Ima pun mengaku akan menghubungi langsung Kepala Dinkes DKI.

“Jadi akan didorong kepada Dinkes DKI, jadi sepulang dari sini saya telepon Kepala Dinas Kesehatannya,” pungkas dia.

Sebelumnya, dugaan adanya kebijakan diskriminatif terhadap tenaga kesehatan (nakes) berhijab di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan, viral di media sosial.

Hal itupun sontak memicu reaksi keras dari berbagai pihak, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), DPR RI, DPRD DKI Jakarta dan juga masyarakat muslim.

Kasus ini mencuat setelah beredar surat dari DR. dr. Diani Kartini SpB, subsp.Onk(K), yang menyebut adanya pertanyaan dalam wawancara penerimaan tenaga medis di RS Medistra, mengenai kesediaan membuka hijab jika diterima bekerja di sana.

Usai mendapat kecaman dari berbagai pihak, Direktur RS Medistra Dr. Agung Budisatria pun mengungkapkan permohonan maafnya kepada publik.

Ia juga mengatakan, kasus tersebut kini sedang dalam penanganan manajemen rumah sakit.

"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat isu diskriminasi yang dialami oleh salah seorang kandidat tenaga kesehatan dalam proses rekrutmen. Hal tersebut kini tengah dalam penanganan manajemen," ujar Dr. Agung Budisatria. (Ald)