Terkait Gerakan Golput dan Coblos Tiga Paslon, KPU DKI: Memilih dan Tidak Memilih Hak Warga
JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta buka suara terkait isu adanya gerakan golongan putih (golput) dan gerakan coblos tiga pasangan calon (paslon) gubernur DKI Jakarta. KPU menilai gerakan tersebut tidak mempengaruhi…
Dengarkan Ringkasan
JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta buka suara terkait isu adanya gerakan golongan putih (golput) dan gerakan coblos tiga pasangan calon (paslon) gubernur DKI Jakarta.
KPU menilai gerakan tersebut tidak mempengaruhi kemenangan pasangan calon karena sama sekali tidak memiliki arti.
“Gerakan golput atau gerakan coblos semua ini tidak punya makna dalam pemilu,” kata Anggota KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya kepada wartawan di gedung KPU DKI, dikutip Sabtu (14/09/2024).
Dody mengatakan, masyarakat Jakarta lebih rasional dalam menyikapi polemik Pilkada 2024. Karena itu, gerakan tersebut tidak akan berdampak pada pertarungan politik di Jakarta.
Ada banyak cara untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Untuk itu, tambah Dody, harapannya akan banyak masyarakat yang tetap berbondong-bondong datang ke TPS agar menggunakan hak pilihnya.
“Ada tiga menu yang kita pilih yang sesuai kesukaan kita. Ini kan hak yang diberikan konstitusi, sayang sekali masyarakat Jakarta kalau tidak gunakan hak pilih,” terangnya.
“Masa depan Jakarta itu berada di tangan warga Jakarta,” tambahnya.
Di sisi lain, Anggota KPU DKI lainnya, Astri Megatari menuturkan, ada pidana yang menjerat bagi orang yang mengajak warga lain untuk tidak memilih atau golput.
Hal tersebut sama dengan ketika ada yang memberikan uang untuk orang memilih paslon tertentu.
“Namun kalau kita mengajak masyarakat untuk tidak memilih, itu bisa dipidanakan,” kata Astri.
Selain itu, Astri mengungkapkan, pihaknya merasa optimis dengan masyarakat Jakarta dapat menilai salah satu dari ketiga paslon dengan pikiran dan pandangan yang terbuka.
Kendati begitu, ia tetap tegak lurus dan menghormati hak warga, apakah akan menggunakan hak suaranya atau tidak.
“Jadi memilih itu kan sebenarnya hak masing-masing warga, apakah memilih atau tidak,” ungkap Astri.[ald]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.