YOGYAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Saat ini menjadi momentum bagi Kementerian Koperasi (Kemenkop) untuk melakukan perubahan koperasi kembali menjadi khittah-nya sebagai soko guru perekonomian nasional. Pasalnya di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini keberadaan koperasi diapresiasi.
Hal ini disampaikan Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono dalam acara Rapat Koordinasi dan Evaluasi Mitra Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM di Yogyakarta, Rabu (13/11/2024).
“Kami di Kemenkop memiliki program 100 hari. Berkomitmen untuk melakukan perubahan terhadap koperasi ke arah yang lebih baik dan terus berkembang. Mulai dari rebranding koperasi hingga memperbaiki tata kelola koperasi,” kata Wamenkop Ferry.
Program rebranding koperasi yang masuk dalam program 100 hari Kemenkop lanjut Ferry, selama ini usaha berbadan koperasi banyak yang diidentikkan dengan badan usaha kecil. Padahal di luar negeri, banyak koperasi yang masuk dalam usaha besar.
“Kami akan mendorong LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) selain melakukan kegiatan pembiayaan ke simpan pinjam, juga mendorong LPDB memberikan pembiayaan ke sektor riil. Yang awalnya koperasi hanya menyediakan bahan baku, sekarang harus ikut didorong masuk ke sektor industri,” ungkapnya.
Ferry menegaskan agar LPDB bisa lebih memberikan dukungan pembiayaan tak hanya ke konvensional tetapi juga ke syariah.
“Bersama Menteri Koperasi, Pak Budi Arie kami ingin meningkatkan status Kemenkop. Kalau sekarang kementerian berada di tingkat 3, kewenangan dan anggaran terbatas. Selama ini Kemenkop tidak punya kepanjangan tangan di daerah, padahal ini sangat penting,” ujarnya.
Secara resmi Kemenkop sudah mengajukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan anggaran untuk dinaikkan menjadi kementerian tingkat 2.
“Semoga Insya Allah, jika anggaran dan kewenangan kami naik di tingkat 2, otomatis LPDB juga semakin besar kontribusinya terhadap pertumbuhan koperasi. Terutama di pembiayaan syariah oleh LPDB yang diharapkan terus memberikan manfaat,” harapnya.
