Pada awal Juli 2024 saja setidaknya 11.000 pekerja dalam industri ini mengalami PHK. Ada juga pabrik tekstil yang melakukan efisiensi karyawan. Beberapa pabrik masih berjalan, tetapi memangkas karyawannya pada awal tahun 2024. Belum lagi munculnya kasus pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang merupakan raksasa tekstil.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sudah ada hampir 60 ribu orang yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari awal tahun 2024 hingga Oktober lalu. Untuk industri ini, ada 59.796 orang terkena PHK terhitung sejak Januari hingga Oktober 2024.
Provinsi yang paling banyak melakukan PHK yaitu di DKI Jakarta mencapai 14.501 orang, di mana angkanya naik 94 persen dibandingkan bulan September 2024. Sementara itu, tenaga kerja yang ter-PHK di Jawa Tengah tercatat menurun 23,8 persen secara bulanan menjadi 11.252 orang. Dan peringkat ketiga, provinsi yang mengalami PHK ialah Banten dengan kenaikan 15,47% secara bulanan menjadi 10.524 orang.
Cucun pun khawatir akan semakin banyak industri tekstil yang gulung tikar jika tak ada perbaikan pengawasan dan penegakan hukum dari praktik impor tekstil ilegal. “Kalau industri gulung tikar, ini menambah angka pengangguran di Indonesia karena banyak yang akan di-PHK,” tukasnya.
“Kami mendesak Pemerintah untuk mengambil langkah cepat untuk mengatasi masuknya barang-barang impor ilegal yang mengakibatkan industri dalam negeri lesu. Kita jangan sampai lengah,” imbuh Cucun.
Di sisi lain, Pimpinan bidang koordinator kesejahteraan rakyat ini juga mendorong Pemerintah segera merevisi Permendag Nomor 8/2024 yang dianggap menjadi salah satu faktor pasar dalam negeri dibanjiri produk impor dengan harga murah sehingga menggerus para pelaku usaha nasional.
Sebab bila barang impor tak dibatasi, Cucun mengatakan porsi barang impor akan semakin tinggi seiring dengan beralihnya hampir semua pemain ritel ke online.
“Daya beli masyarakat jadi menurun sehingga tidak ada perputaran ekonomi. Ini sangat bahaya dan bisa menghambat target Pemerintah yang ingin mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen,” ucapnya.
Cucun mengingatkan, industri TPT merupakan sektor padat karya yang menyerap hampir 4 juta tenaga kerja dan berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Kalau tidak segera diantisipasi bukan tidak mungkin makin banyak yang kena PHK dan kelas menengah merosot menjadi kelas bawah atau miskin. Sekali lagi saya tegaskan Pemerintah harus berkoordinasi dengan semua stakeholder agar bisa menekan barang impor yang masuk ke Indonesia,” pungkas Cucun.[zul]
