“PMI jelas lembaga kemanusiaan, bukan entitas politik, tetapi faktanya terjadi benturan kepentingan dari penggiatnya sehingga ada dua Munas, dua Ketua Umum yang sama-sama mengklaim sah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa urusan kemanusiaan harus berada di atas kepentingan politik dan bisnis, mengingat peran PMI yang sangat vital bagi masyarakat. “Sesuai dengan apa yang dikatakan Gus Dur, kalau di atas politik adalah kemanusiaan. Semua pihak harus merenungkan kata-kata Gus Dur ini,” tegas Zainul.
Zainul juga menyerukan agar kedua pihak yang berseteru, yakni Jusuf Kalla dan Agung Laksono, duduk bersama untuk menyelesaikan polemik ini secara bijaksana. Sebagai tokoh senior dan bagian dari elite bangsa, ia yakin keduanya memiliki kebijaksanaan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Saya yakin, karena sama-sama senior, ada kebijaksanaan dan kematangan untuk melihat soal ini,” tambahnya.
Polemik ini menjadi perhatian publik karena PMI memiliki peran strategis dalam menjalankan misi kemanusiaan di Indonesia. Diharapkan, penyelesaian konflik ini tidak mengorbankan misi utama PMI dalam melayani masyarakat. [dnl]
