Kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 ini menetapkan pengurangan anggaran pemerintah sebesar Rp306 triliun. Efisiensi tersebut dibagi dalam dua kategori yaitu efisiensi di kementerian dan transfer ke daerah.
Kebijakan ini telah menuai pro dan kontra di masyarakat, terutama terkait kekhawatiran akan dampaknya terhadap keberlangsungan tenaga kerja di berbagai sektor pemerintahan.[dnl]
Mahkamah Konstitusi memiliki pagu Rp360,8 miliar serta mengusulkan tambahan Rp67 miliar. Sementara Kejaksaan Agung dengan pagu Rp21,5 triliun mengajukan tambahan Rp22,1 triliun. Kementerian Sekretariat Negara memiliki pagu Rp2,6 triliun dan…
Purbaya juga menyoroti penataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Menurut dia, penambahan dapur tidak berarti seluruh rencana harus direalisasikan karena sebagian dapur yang tidak memenuhi desain dapat…
Sejumlah pejabat pemerintahan Trump juga berpandangan bahwa sebagian kantor diplomatik berukuran kecil dinilai kurang strategis serta tidak lagi memberikan manfaat yang sebanding dengan biaya operasionalnya. Saat dimintai tanggapan, Kemlu AS…
Purbaya menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukanlah pemotongan anggaran, melainkan bagian dari upaya meningkatkan efisiensi pelaksanaan program. “Pasti ada kurang, penghematan lah, bukan potong. Tapi tergantung mereka gimana teknisnya nanti,” tegasnya….
