Daya Beli Masyarakat Melemah, Pemerintah dan BI Diminta Koordinasi Hadirkan Langkah Konkret

Foto ilustrasi penurunan daya beli masyarakat/net.

Meskipun BI Jawa Tengah aktif dalam mendorong UMKM dan memperluas penggunaan sistem pembayaran digital (QRIS) yang telah mencapai 7,7 juta pengguna, Hanif menegaskan pentingnya langkah lanjutan yang menyentuh langsung daya beli masyarakat.

“Nah, karena itu kita dorong agar BI juga melakukan penguatan untuk daerah, baik di provinsi maupun kabupaten dan kota, juga mendorong sektor-sektor produktif ini untuk bisa lebih dioptimalkan. Misalnya industrialisasi, industri lokal, kemudian efisiensi dari rantai pasok dan lain sebagainya,” jelasnya.

Dalam hal ini, pihaknya mendorong penurunan suku bunga agar pertumbuhan kredit dapat meningkat dan likuiditas masyarakat bertambah. Saat ini, pertumbuhan kredit nasional berada di sekitar 10,5 persen.

Selain itu, ia mendesak agar program-program stimulus pemerintah segera dijalankan untuk mendorong konsumsi rumah tangga yang menjadi motor utama penggerak ekonomi.

“Oleh karena itu kita mendorong agar otoritas fiskal maupun moneter juga berkoordinasi lebih intensif untuk memastikan agar daya beli masyarakat ini bisa naik. Program-program pemerintah harus segera dijalankan sehingga ekonomi bisa muter karena stimulus dari pemerintah ini kan sangat penting bagi pergerakan ekonomi yang ada di bawah,” urainya.

Menurut Hanif, tindakan harus segera dilakukan. Ia berharap koordinasi antara BI dan kementerian terkait bisa lebih responsif dalam menghadapi tantangan daya beli di tengah stabilitas makro yang sudah tercipta.

“Program pemerintah harus dipercepat, karena stimulus sangat penting untuk memutar roda ekonomi, terutama di tingkat bawah,” tegasnya.[zul]