“Menteri Imipas dikenal progresif dan memahami betul persoalan pemasyarakatan. Kolaborasi dengan DPR akan mempercepat implementasi perbaikan,” tambah Willy.
Langkah ini diharapkan menghasilkan peta jalan reformasi sistem pemasyarakatan, dari regulasi hingga praktik operasional di lapangan.
Kasus ini jadi momentum penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan.
Dengan pemanggilan dan dialog terbuka antara DPR dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, diharapkan perbaikan berkelanjutan dapat terwujud, sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap integritas lembaga pemasyarakatan.[dit]
