JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menunjukkan komitmennya dalam menciptakan sistem perpajakan yang berkeadilan.
Melalui Keputusan Gubernur No. 281 Tahun 2025, insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diberikan untuk tahun pajak 2025 dengan pembebasan pokok PBB-P2 sebesar 100%.
Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama yang termasuk golongan wajib pajak orang pribadi dengan kriteria tertentu.
Untuk menikmati pembebasan pokok PBB-P2 2025, warga DKI Jakarta harus memenuhi beberapa persyaratan:
Wajib Pajak Orang Pribadi
Jenis Objek Pajak
Rumah tapak dengan NJOP maksimal Rp 2 miliar
Rumah susun dengan NJOP maksimal Rp 650 juta
Jumlah Objek Pajak
Jika memiliki lebih dari satu objek, hanya satu objek dengan NJOP tertinggi yang dibebaskan
Validasi NIK
