Fakta Nasional

KPK Geledah Kantor PU Mempawah di Kalbar

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi penggeledahan pada Sabtu akhir pekan lalu di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Aksi ini terkait dugaan korupsi pengadaan barang di Dinas Pekerjaan…

volume_up

Dengarkan Ringkasan

Penulis: Aditya Editor: Redaksi 📍 Nasional Monday, 28 April 2025 📖 1 menit
KPK Geledah Kantor PU Mempawah di Kalbar
Penggeledahan dilakukan guna mencari bukti tambahan pasca-OTT kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA dan gratifikasi tahun 2022-2026./zul-fkn.
) -->

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi penggeledahan pada Sabtu akhir pekan lalu di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat.

Aksi ini terkait dugaan korupsi pengadaan barang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU) setempat, yang kini tengah dalam tahap penyidikan.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengonfirmasi bahwa penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi strategis yang terkait dengan pengadaan barang.

Menurut keterangan tertulis juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, kegiatan ini bukan merupakan Operasi Tangkap Tangan (OTT), melainkan tindak lanjut Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru.

Beberapa dokumen kontrak dan perangkat elektronik di kantor PU Mempawah disita untuk dianalisis lebih lanjut oleh tim penyidik.

Tessa menegaskan bahwa sudah ada tersangka yang ditetapkan, namun identitasnya masih dirahasiakan hingga seluruh rangkaian penyidikan rampung.

Penggeledahan diperkirakan akan berlanjut pekan ini guna memastikan bukti yang cukup sebelum tahap selanjutnya, yaitu penyerahan berkas perkara ke penuntut umum.

KPK berkomitmen melakukan penyidikan transparan dan profesional untuk memastikan aliran dana pengadaan tidak diselewengkan.

Langkah tegas KPK ini diharapkan menimbulkan efek jera bagi pejabat daerah lain dan memperkuat integritas pengadaan publik di Kalimantan Barat.

Masyarakat pun diminta memberikan informasi tambahan jika mengetahui adanya praktik korupsi serupa di wilayahnya.[dit]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK