Kapolresta Pontianak menerapkan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengancam pidana bagi pihak yang membeli atau menguasai hasil tambang tanpa izin resmi.
Polisi terus menyelidiki asal muasal emas yang diduga diperoleh dari PETI di wilayah Kalbar, membuka kemungkinan penambahan tersangka maupun pengungkapan lokasi distribusi lain.
Di Sisi Lain Dampak Luas PETI di Kalbar dan Kerugian Negara
Meski satu sindikat berhasil diungkap, ratusan PETI di Kalimantan Barat tampak tetap marak beroperasi.
Investigasi Fakta Media Group (FaktaKalbar.Id) memperkirakan dalam seminggu, PETI bisa menghasilkan 500 kg emas, jika dikonversi pada harga pasar saat ini, nilai emas itu mencapai lebih dari Rp 1 triliun.
Angka ini baru menitikberatkan pada satu pengepul besar berinisial AS, yang menguasai sekitar 50% hasil PETI di Kalbar—menjadikannya “raja baru” pengepul emas menggantikan Siman Bahar (SB), yang kini menjadi tersangka korupsi di KPK.
Dengan asumsi volume PETI lainnya setara, potensi kerugian negara mencapai puluhan triliun rupiah per bulan.
Contoh konkret lain terungkap saat WNA asal China, YH, melakukan operasi PETI di Kabupaten Ketapang selama Februari–Mei 2024, merugikan negara hingga Rp 1,020 triliun dengan cadangan emas 774,27 kg dan perak 937,7 kg hilang dikeruk PETI dalam satu lokasi.
Kerugian tersebut tidak hanya menyusutkan cadangan mineral negara, tetapi juga berdampak pada kerusakan lingkungan—keruhnya aliran sungai, degradasi lahan, dan hilangnya habitat.
Meski aparat kerap melakukan penindakan sporadis, skala operasi PETI yang terorganisir membuat upaya pemberantasan menjadi tantangan besar.
Diperlukan sinergi aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menutup celah distribusi dan menindak tegas seluruh jaringan, mulai dari penambang hingga pengepul.[*_*]
