Ketiga, Tambang Ilegal. Terkait langkah Presiden menertibkan sawit ilegal dan tambang bermasalah, Dirinya mendesak adanya langkah nyata pembuktian di lapangan.
“Penegakan hukum jangan berhenti pada wacana. Tambang ilegal bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghancurkan lingkungan, pariwisata, kehidupan serta ekonomi masyarakat lokal,” katanya.
Keempat, Efisiensi Berkeadilan. Novita Hardini menilai langkah pemerintah menyelamatkan Rp 300 triliun APBN dari potensi penyelewengan sebagai capaian positif. Namun, ia mengingatkan prinsip keadilan harus ditempatkan di atas efisiensi.
Misalnya efisiensi anggaran yang mematikan UMKM melalui Inpres 1/2025 memotong anggaran operasional pemerintah hingga 90 persen, yang berimbas pada UMKM penyedia ATK dan percetakan.
“Efisiensi tanpa keadilan akan melahirkan ketimpangan baru. Tapi jika keadilan dijalankan dengan efisiensi, manfaatnya akan merata bagi rakyat, ” ujarnya.
Kelima, Pendidikan dan SDM sebagai sebuah kunci untuk menjadi bangsa yang maju. Ia menyambut baik program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan peningkatan kesejahteraan guru. Namun, ia menekankan pembangunan SDM unggul tidak cukup hanya dengan infrastruktur.
“Kita butuh pendidikan karakter berbasis Pancasila, gotong royong, literasi digital, dan keterampilan abad ke-21. Anak-anak Indonesia harus tumbuh sebagai warga negara kritis, kreatif, dan bertanggung jawab,” jelasnya.
Novita Hardini menegaskan bahwa rakyat kini semakin kritis dan siap mengoreksi kebijakan pemerintah.
“Pidato Presiden harus dikawal agar tidak berhenti sebagai janji. Rakyat mendukung setiap kebijakan yang berpihak pada mereka, tetapi juga siap menolak bila tidak adil. Inilah wajah baru demokrasi Indonesia,” pungkasnya.[zul]
