JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Gelombang aksi mahasiswa dan masyarakat yang menolak besarnya gaji serta fasilitas anggota DPR RI kian meluas dalam beberapa hari terakhir. Tekanan publik tersebut akhirnya direspons oleh parlemen.
Delapan fraksi DPR RI menyatakan kesediaan untuk meninjau ulang, bahkan menghentikan, pemberian tunjangan perumahan dan fasilitas lain yang dianggap menyinggung rasa keadilan rakyat.
Ketua Fraksi Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono, menegaskan bahwa pihaknya mendengar aspirasi masyarakat. Ia menyampaikan permohonan maaf sekaligus berkomitmen menghapus tunjangan yang menurunkan kepercayaan publik.
“Kami siap menghentikan fasilitas yang melukai perasaan rakyat. Dengan tulus saya meminta maaf bila fraksi kami belum optimal mengakomodir aspirasi masyarakat,” ucapnya.
Ketua Fraksi Golkar, Muhammad Sarmuji, menyatakan hal serupa. Menurutnya, evaluasi tunjangan harus menjadi bahan refleksi bagi seluruh anggota Dewan. “Kami siap bila fasilitas dianggap berlebihan. Saatnya kita menjaga kepatutan dalam sikap dan perilaku,” ujarnya.
Dari Fraksi PDI Perjuangan, Said Abdullah menekankan penghentian tunjangan perumahan. Ia menilai fasilitas berlebih menciderai etika politik. “Politik tidak hanya soal rasionalitas, tetapi juga etika, empati, dan simpati,” katanya.
