Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah tidak ikut campur dalam menentukan kepada siapa kredit tersebut akan disalurkan. Keputusan penyaluran sepenuhnya menjadi pertimbangan dan tanggung jawab pihak bank. Meski begitu, KPK telah memberikan sinyal untuk melakukan pengawasan ketat. Peringatan ini didasari oleh kasus korupsi pencairan kredit usaha fiktif di BPR Jepara Artha, yang menjadi preseden buruk.
Plt. Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa stimulus ekonomi Rp200 triliun ini menjadi tantangan tersendiri bagi KPK dalam fungsi pengawasannya. Tujuannya adalah memastikan dana tersebut benar-benar menggerakkan roda perekonomian dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, bukan justru menjadi ladang korupsi baru. Kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan lembaga anti-rasuah menjadi kunci agar program ini berjalan efektif dan tepat sasaran.[dit]
