“Kita ingin memastikan tidak ada krisis kesehatan lanjutan akibat pencemaran lingkungan,” kata Budi.
Dukungan Psikososial bagi Keluarga Korban
Di sisi lain, pemerintah membuka layanan psikososial dan kesehatan gratis bagi keluarga korban serta masyarakat sekitar. Layanan ini berlokasi di posko kesehatan yang berjarak sekitar 300 meter dari titik bencana.
Bagi para wali santri dan keluarga korban yang telah menunggu sejak hari pertama, Dinas Kesehatan juga menyediakan terapi alternatif seperti pijat refleksi dan bekam tradisional.
Langkah ini diambil untuk membantu warga yang mulai mengalami kelelahan fisik dan emosional akibat tekanan situasi.
“Kami berupaya agar masyarakat tetap kuat menghadapi situasi ini. Pemulihan mental sama pentingnya dengan pemulihan fisik,” ujar seorang petugas kesehatan.
Seruan Akuntabilitas: Negara Tidak Boleh Lalai
Peristiwa runtuhnya musala Al Khoziny bukan sekadar bencana fisik, tetapi alarm keras atas lemahnya pengawasan pembangunan gedung publik keagamaan di Indonesia. Bangunan empat lantai yang digunakan ribuan santri itu diduga dibangun tanpa kajian struktur dan pengawasan teknis yang memadai.
Dalam konteks kebijakan publik, tragedi ini memperlihatkan celah besar dalam penerapan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang seharusnya menggantikan sistem IMB lama. Banyak lembaga pendidikan nonformal, seperti pesantren, masih mendirikan bangunan secara swadaya tanpa melibatkan tenaga ahli konstruksi bersertifikat.
Pakar kebijakan publik menilai, pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas lemahnya pengawasan ini.
“Bangunan pendidikan, apalagi pondok pesantren, seharusnya masuk kategori prioritas dalam audit keselamatan publik,” ujar seorang pengamat kebijakan kebencanaan.
Momentum Perbaikan Sistemik
Tragedi ini membuka ruang bagi pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pembangunan lembaga pendidikan berbasis masyarakat.
Pengawasan teknis harus dipastikan menyentuh hingga level akar rumput, dengan dukungan pendampingan dan sertifikasi konstruksi sederhana di tiap kabupaten/kota.
Selain itu, koordinasi lintas lembaga — antara Kementerian PUPR, Kemenag, dan pemerintah daerah — perlu diperkuat agar setiap proyek bangunan publik memiliki standar keamanan minimum sebelum difungsikan.
Catatan Akhir: Negara di Tengah Duka
Tragedi Al Khoziny bukan sekadar kisah tentang robohnya beton dan baja, melainkan cermin rapuhnya sistem keselamatan publik kita. Di balik setiap jenazah yang berhasil dievakuasi, tersimpan pertanyaan besar: di mana negara ketika retakan pertama muncul?
Penanganan cepat oleh BNPB dan seluruh elemen SAR memang layak diapresiasi. Namun di atas semua itu, publik menuntut kepastian bahwa peristiwa serupa tidak akan terulang — bahwa negara belajar dari duka, dan menjadikannya fondasi bagi sistem yang lebih tangguh, manusiawi, dan bertanggung jawab.[zul]
