Pertemuan Purbaya dengan Gubernur Pramono juga membahas persoalan penyesuaian dana bagi hasil (DBH) yang berimbas pada penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun.
Pramono menjelaskan, Pemprov DKI tidak mempermasalahkan kebijakan tersebut dan akan menempuh langkah pendanaan kreatif untuk menutup selisih anggaran. “Kami mengusulkan skema creative financing melalui Jakarta Collaboration Fund atau penerbitan obligasi daerah, dan sudah meminta persetujuan Kementerian Keuangan,” ujar Pramono.
Selain itu, Pemprov DKI juga akan berupaya memanfaatkan dana negara sebesar Rp200 triliun yang telah dialokasikan Menkeu Purbaya melalui sejumlah bank BUMN, guna memperkuat sektor keuangan daerah dan mendorong pembangunan ekonomi Jakarta.[zul]
