Oleh: R. HAIDAR ALWI (Pemikir Bangsa/Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB)
REFORMASI Polri sejatinya telah bergerak, meskipun secara formal Presiden Prabowo Subianto belum melantik Komite Reformasi Polri. Di bawah permukaan, langkah-langkah teknis yang dilakukan oleh institusi kepolisian justru menunjukkan bahwa perubahan telah dimulai dari dalam tubuh Polri sendiri.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri yang bekerja secara sistematis dengan melibatkan berbagai pihak eksternal. Mulai dari aktivis hak asasi manusia, akademisi, hingga para ahli dan pemerhati keamanan.
Langkah ini menandakan bahwa proses pembenahan Polri tidak menunggu seremoni politik, melainkan berjalan berdasarkan kebutuhan riil untuk memperkuat legitimasi publik dan memperbaiki tata kelola institusi.
Tim tersebut bekerja bukan hanya sebagai simbol keterbukaan Polri terhadap kritik, tetapi juga sebagai mekanisme nyata untuk mengukur kelemahan internal yang selama ini menjadi sorotan publik.
Dalam pendekatan teknokratisnya, Polri berupaya menyeimbangkan dua kepentingan besar. Menjaga stabilitas keamanan nasional dan membangun kepercayaan masyarakat yang sempat terguncang oleh kasus-kasus besar beberapa tahun terakhir.
Melalui forum-forum diskusi, riset, serta sistem pengawasan, Tim Transformasi Reformasi Polri berperan sebagai laboratorium kebijakan yang mematangkan fondasi reformasi sebelum struktur formalnya terbentuk di tingkat nasional.
