Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, menjelaskan bahwa survei tersebut menanyakan kepada publik: “Menteri atau pejabat setingkat menteri mana yang layak untuk diganti?” Dari hasilnya, 37,9% responden menyebut Raja Juli Antoni, disusul Menteri Pariwisata Widianti Putri dengan 37,5%.
“Nama-nama itu muncul karena publik menilai kinerja mereka belum optimal dalam satu tahun pertama pemerintahan,” ujar Dedi saat memaparkan hasil survei IPO.
Survei IPO bertajuk “Satu Tahun Pemerintahan: Evaluasi dan Catatan Publik” dilaksanakan pada 9–17 Oktober 2025, dengan melibatkan 1.200 responden di seluruh provinsi Indonesia. Survei menggunakan metode stratified multistage random sampling, dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error ±2,9%.
Selain Raja Juli dan Widianti Putri, beberapa nama lain juga masuk dalam daftar menteri yang dinilai publik layak diganti diantaranya adalah: Natalius Pigai – Menteri Hukum dan HAM (34,8%), Nusron Wahid – Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN (31,5%), Maruarar Sirait – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (9,5%), Saifullah Yusuf – Menteri Sosial (4,0%), Stella Christine – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (2,8%). Dan Yassierli – Menteri Ketenagakerjaan (2,0%)
Lebih lanjut, IPO juga menanyakan apakah publik menilai perlu dilakukan pergantian kabinet atau reshuffle saat ini. Hasilnya, 68% responden menyatakan perlu, sedangkan 32% menilai tidak perlu.
Dedi Kurnia Syah menilai, temuan ini merupakan sinyal kuat bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi kabinet secara serius, terutama terhadap kementerian dengan tingkat kepuasan publik rendah dan sorotan tinggi dalam isu pelayanan publik maupun tata kelola sumber daya alam.
Temuan ini menjadi catatan penting dalam diplomasi kekuasaan internal kabinet, sekaligus menguji kemampuan Presiden Prabowo dalam menjaga soliditas politik dan kredibilitas pemerintahan di tengah meningkatnya ekspektasi publik terhadap reformasi birokrasi dan kinerja kementerian.[Zul]
