Bulan pertama merupakan masa penyerapan aspirasi publik, dan fase ini nyatanya telah melahirkan volume masukan yang luar biasa besar.
Namun memasuki bulan kedua, seharusnya mulai bergerak dari tahap pengumpulan ke tahap penyaringan dan formulasi, bukan justru terombang-ambing oleh banjir data mentah yang tak kunjung selesai dicerna.
Momentum penyusunan rekomendasi harus dimanfaatkan untuk memilih inti persoalan, merumuskan prioritas strategis, serta merancang langkah konkret yang dapat dilaksanakan secara realistis oleh institusi kepolisian.
Jika tidak, proses penyusunan pada bulan kedua akan terseret terlalu dalam pada debat internal maupun analisis yang tidak berujung.
Bulan ketiga akan menjadi fase paling krusial karena Komite Reformasi Polri harus memfinalisasi rekomendasi yang menyangkut kemungkinan revisi aturan, penyempurnaan kode etik, hingga usulan perubahan regulasi.
Tahap ini membutuhkan kejernihan analisis, fokus penuh, dan kecepatan dalam memutuskan. Mereka tidak bisa tiba pada fase finalisasi dengan tumpukan data yang belum terurai atau yang masih kabur akibat terlalu banyak masukan yang tidak terfilter.
Reformasi Polri menuntut ketegasan dalam membaca persoalan inti, bukan keraguan yang muncul dari masukan berlebihan. Jika mereka gagal keluar dari jebakan paralysis by analysis, maka seluruh proses akan berisiko menghasilkan rekomendasi yang normatif, kompromistis, atau bahkan tidak memiliki kekuatan eksekusi.
Tiga bulan adalah waktu yang singkat, dan publik menunggu hasil yang konkret. Komite Reformasi Polri harus segera menetapkan prioritas, menyederhanakan proses analisis, dan memastikan bahwa setiap langkah diarahkan pada proses pengambilan keputusan yang terukur, bukan terjerat dalam kerumitan yang diciptakan oleh informasi atau masukan itu sendiri.
Jakarta, 2 Desember 2025
