Lebih lanjut, penugasan praja IPDN tersebut dirancang dengan konsep menyerupai kuliah kerja nyata (KKN), sehingga para praja dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat serta berkontribusi nyata dalam proses pemulihan daerah pascabencana.
Pada kesempatan yang sama, Mendagri juga menyampaikan bahwa Kemendagri telah mengerahkan tim untuk memberikan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi warga terdampak bencana di tiga provinsi. Langkah ini diambil karena banyak warga kehilangan dokumen kependudukan akibat banjir dan longsor.
Hingga saat ini, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri telah memulihkan sebanyak 63.230 dokumen kependudukan, meliputi KTP elektronik, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan akta kematian.
Sejak 25 November, sembilan tim Dukcapil telah diterjunkan—masing-masing tiga tim di setiap daerah terdampak. Dari hasil pemantauan, terdapat tiga wilayah yang sempat tidak dapat menjalankan layanan Dukcapil, yakni Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Kota Langsa. Seluruh layanan tersebut diberikan secara gratis kepada masyarakat.
Kehadiran sejumlah pejabat lintas kementerian dan lembaga dalam agenda tersebut menegaskan komitmen dan sinergi pemerintah pusat dalam mempercepat penanganan serta pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera.[zul]
