Menurut CBA, nilai anggaran tersebut dinilai tidak rasional dan tidak sejalan dengan prinsip efisiensi, terutama di tengah kebutuhan mendesak masyarakat, termasuk para korban bencana alam. Jajang menilai pengadaan layanan email tidak semestinya menelan biaya besar, mengingat banyak alternatif teknologi serupa dengan biaya jauh lebih rendah.
“Anggaran sebesar Rp141 miliar lebih itu tidak masuk akal sehat. Padahal, membuat layanan email saat ini banyak yang gratis atau berbiaya sangat rendah. Ini bentuk pemborosan uang pajak rakyat,” ujar Jajang.
CBA juga mengkritik mekanisme pengadaan proyek yang dilakukan melalui sistem e-purchasing. Sistem tersebut dinilai minim pengawasan publik dan berpotensi menutup akses transparansi dalam proses belanja negara.
Atas dasar itu, CBA mendesak aparat penegak hukum untuk segera turun tangan. Jajang meminta Kejaksaan Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek tersebut.
Sorotan ini menambah daftar kritik publik terhadap perilaku dan kebijakan pejabat negara yang dinilai kurang peka terhadap situasi sosial, khususnya ketika masyarakat di sejumlah daerah masih menghadapi dampak bencana dan krisis kemanusiaan.[Zul]
