Ia juga menyoroti struktur kabinet yang terlalu gemuk. Banyaknya kementerian dan lembaga dinilai memperumit koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, terutama dengan pemerintah daerah.
“Daerah harus berhadapan dengan terlalu banyak otoritas pusat, yang berpotensi memperbesar tumpang tindih kebijakan serta memperlambat implementasi program,” ungkap dia.
Karena itu, Prof. Djohermansyah mendorong evaluasi menyeluruh terhadap struktur kabinet setelah satu tahun berjalan. Kementerian atau lembaga yang tidak efektif seharusnya digabung atau dihapus, bukan dipertahankan demi kepentingan kompromi politik.
Disiplin Komando Berhadapan dengan Otonomi Daerah
Pendekatan disiplin ala militer juga dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan realitas otonomi daerah. Indonesia yang majemuk membutuhkan kepemimpinan yang adaptif, bukan sentralistik.
“Kepemimpinan berbasis komando berisiko mematikan kreativitas dan inovasi daerah,” ujar Pro. Djohermansyah.
Model tersebut, lanjut dia, cenderung melahirkan aparatur yang patuh, namun pasif. Padahal, banyak terobosan kebijakan justru lahir dari aktor daerah yang memahami kondisi riil di lapangan.
“Kebijakan seperti pemotongan dana transfer ke daerah dan penguatan kembali sentralisme fiskal dinilai berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik,” ungkap Prof. Djohermansyah.
Retret atau Sekadar Rapat Evaluasi
Menurut Prof. Djohermansyah, penggunaan istilah “retret” dalam konteks ini kurang tepat. Kegiatan tersebut lebih menyerupai rapat evaluasi satu hari, bukan pembekalan intensif atau refleksi kebijakan yang mendalam.
“Penggunaan simbol dan istilah bernuansa militer justru menciptakan persepsi keliru mengenai arah pemerintahan sipil,” katanya.
Tata ruang rapat yang menyerupai relasi guru dan murid semakin menegaskan karakter komando, bukan kolegial. Padahal, kabinet idealnya menjadi ruang deliberasi kolektif, bukan sekadar forum mendengar arahan.
Dalam pandangan Prof. Djohemansyah, Retret Kabinet Hambalang belum menyentuh akar persoalan tata kelola pemerintahan. Disiplin tanpa dialog, struktur gemuk tanpa evaluasi, serta sentralisme tanpa sensitivitas daerah berpotensi melemahkan kinerja negara.
“Pemerintahan yang kuat bukanlah yang paling patuh pada komando, melainkan yang paling terbuka terhadap kritik dan paling mampu bekerja bersama seluruh elemen bangsa,” pungkas Prof. Djohermansya.[Zul]
