Alokasi kedua sebesar Rp 64,6 triliun diarahkan untuk pendidikan tinggi. Dana ini memungkinkan sekitar 2,2 juta anak miskin memperoleh beasiswa kuliah di luar program Kartu Indonesia Pintar (KIP Kuliah) yang sudah ada, sekaligus menekan biaya kuliah di 201 Perguruan Tinggi Negeri melalui subsidi BOPTN. Skema ini diproyeksikan mampu meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi dari 22,3 persen menjadi 40 persen.
“Investasi pendidikan tinggi bukan sekadar biaya, tetapi strategi ekonomi jangka panjang. Anak-anak berpendidikan tinggi adalah motor inovasi, daya saing, dan produktivitas bangsa,” ungkap Anwar.
Alokasi ketiga difokuskan pada peningkatan kesejahteraan guru honorer. Saat ini, sekitar 2,1 juta guru honorer hidup dengan upah jauh di bawah standar layak. Dengan anggaran Rp 47,7 triliun, negara dapat memastikan seluruh guru honorer menerima gaji setara UMP.
“Guru yang sejahtera bukan sekadar soal upah, tetapi fondasi kualitas pendidikan. Guru yang terus memikirkan cara bertahan hidup tidak mungkin sepenuhnya fokus mendidik,” tambah Anwar.
Jika ketiga kebutuhan tersebut digabungkan (Rp 156,6 triliun untuk wajib belajar 12 tahun, Rp 64,6 triliun untuk pendidikan tinggi, dan Rp 47,7 triliun untuk kesejahteraan guru honorer) total anggarannya mencapai sekitar Rp 268 triliun, setara dengan anggaran MBG saat ini.
Dengan demikian, Indonesia dihadapkan pada pilihan yang sangat nyata: apakah Rp 268 triliun akan habis menjadi piring-piring makanan dengan dampak yang cepat menghilang, atau diinvestasikan menjadi sekolah, guru, dan mahasiswa yang manfaatnya bertahan puluhan tahun lintas generasi.
IDEAS menegaskan, reformasi MBG bukan berarti menghentikan program, melainkan memastikan anggaran publik benar-benar bekerja untuk anak-anak yang paling membutuhkan dan bagi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih adil.[mut]
