JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Mantan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, memberikan pandangan kritis mengenai fenomena Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang kerap menjerat pejabat daerah.
Dilansir pada 26 Januari 2026, menurutnya, aksi penindakan hukum tersebut merupakan konsekuensi logis dari sistem politik Indonesia yang masih berbiaya tinggi.
Saut melihat ada pola yang sama antara penindakan di tingkat kementerian maupun daerah, di mana pusat pemantauan bekerja dengan metode yang serupa dalam mendeteksi penyimpangan.
Hasil riset menunjukkan bahwa pencalonan sebagai kepala daerah membutuhkan modal yang fantastis, mulai dari puluhan hingga ratusan miliar rupiah.
Angka ini sering kali tidak sebanding dengan pendapatan resmi jabatan tersebut, sehingga memicu potensi korupsi.
