Namun, ia secara emosional menyatakan lebih memilih menjadi petani daripada harus melihat Polri kehilangan independensinya di bawah kementerian. Pernyataan berani ini mendapat dukungan luas dari para anggota legislatif yang hadir dalam rapat tersebut.
Penolakan ini didasari pada prinsip ketatanegaraan yang ingin menjaga netralitas dan efektivitas Polri dalam melayani masyarakat.
Dengan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Negara, Polri dianggap lebih leluasa dalam menjalankan fungsi keamanan tanpa intervensi politik sektoral. Sikap ini mempertegas posisi Polri sebagai instrumen negara yang berdiri tegak secara mandiri.[dit]
