Cholil menegaskan bahwa konflik Palestina bukan konflik simetris dua pihak, melainkan persoalan penjajahan.
“Oleh karena itu, meminta Indonesia membayar agar bisa duduk satu meja dengan pihak penjajah dinilai mencederai amanat konstitusi yang secara tegas menolak segala bentuk kolonialisme,” katanya
Di sisi lain, pemerintah mempertahankan langkah tersebut sebagai bagian dari strategi geopolitik jangka panjang. Menteri Luar Negeri Sugiono berargumen bahwa Indonesia perlu berada di dalam forum internasional tersebut untuk memengaruhi arah kebijakan Amerika Serikat serta memainkan peran stabilisator di Timur Tengah.
Namun, penolakan terbuka dari MUI mengubah peta politik domestik. Dengan otoritas moral dan sosial yang dimilikinya, MUI dinilai mampu mengonsolidasikan resistensi publik, sekaligus memperkuat potensi penolakan di parlemen terhadap pencairan anggaran Rp16 triliun.
Sejumlah pengamat menilai, jika pemerintah tetap melanjutkan keanggotaan tanpa evaluasi ulang, polemik ini berpotensi berkembang menjadi krisis legitimasi kebijakan luar negeri di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hingga kini, Istana Kepresidenan dan Kementerian Luar Negeri belum memberikan klarifikasi resmi atas kritik MUI, termasuk terkait transparansi skema pendanaan dan posisi politik Indonesia terhadap status Israel dalam forum tersebut.[Zul]
