EMPATI selalu terdengar indah ketika diucapkan di depan kamera. Kata-kata tentang keadilan, kemanusiaan, dan kemerdekaan Palestina memiliki daya resonansi moral yang kuat, terutama di Indonesia, di mana isu Palestina bukan sekadar isu luar negeri, melainkan bagian dari amanat konstitusi dan pengalaman sejarah.
Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menegaskan posisi moralnya. Menolak penindasan, mengutuk kekerasan terhadap warga sipil, dan menyatakan dukungan terhadap hak rakyat Palestina untuk merdeka. Di level retorika, nyaris tak ada celah untuk menggugatnya.
Namun politik tidak hidup dari retorika semata. Ia hidup dari posisi, pilihan, dan afiliasi. Di sinilah kontradiksi mulai bekerja secara senyap tetapi menentukan.
Di saat empati terhadap Palestina dikumandangkan ke publik, Prabowo justru memilih bergabung dengan Dewan Perdamaian yang digagas oleh Amerika Serikat, sebuah inisiatif yang lahir dari pusat kekuasaan global yang secara historis dan konsisten menjadi penopang pembantaian terhadap rakyat Palestina.
Pembelaan paling lazim atas langkah ini adalah dalih “masuk ke dalam sistem untuk mempengaruhi dari dalam”. Sebuah argumen klasik yang terdengar rasional, dewasa, dan pragmatis. Tetapi justru di situlah persoalannya.
Sejarah politik internasional memperlihatkan bahwa forum-forum perdamaian yang digagas oleh kekuatan hegemoni, jarang bahkan hampir tak pernah menjadi arena perlawanan terhadap ketidakadilan.
Yang sering terjadi adalah sebaliknya. Forum tersebut menjadi ruang legitimasi, tempat wajah kekuasaan yang kejam didandani dengan kehadiran tokoh-tokoh dari negara berkembang agar tampak inklusif, berimbang, dan bermoral.
Dalam konfigurasi seperti itu, empati berubah fungsi. Palestina disebut, dikasihani, didoakan, tetapi tidak diperjuangkan.
Yang diperjuangkan justru stabilitas, dialog, dan “keseimbangan”, kata-kata netral yang terdengar bijak, tetapi sering kali berarti membiarkan ketidakadilan tetap berjalan dengan tempo yang lebih sopan.
