“Kenapa harus impor? Kenapa bukan produksi dalam negeri? Ini bertentangan dengan semangat substitusi impor yang selama ini digaungkan pemerintah,” ujarnya dengan nada tinggi.
Dugaan Ketidakmampuan atau Kepentingan Tersembunyi
Lebih lanjut, KAPAK menyoroti adanya dua kemungkinan pahit di balik keputusan impor tersebut.
Menurut Adib, jika alasannya adalah kebutuhan pasar, maka pemerintah dianggap gagal mengelola industri dalam negeri.
“Kalau ini soal ketidakmampuan, berarti gagal dalam kebijakan industrialisasi. Tapi kalau ketidakmauan, publik patut curiga ada kepentingan lain di baliknya,” tambah Adib.
Desak Audit BPK dan Penyelidikan KPK
Selain menuntut Pansus DPR, massa juga meminta lembaga penegak hukum dan auditor negara untuk bergerak cepat.
KAPAK mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif, terutama mengenai skema pembiayaan proyek yang dinilai gelap atau tidak transparan.
Sejalan dengan itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga diminta segera memanggil pimpinan tertinggi PT Agrinas Pangan Nusantara untuk dimintai keterangan.
“Pemeriksaan ini harus jadi pintu masuk untuk membongkar proyek ini secara terang. Jangan berlindung di balik alasan prosedural,” pungkas Adib.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Agrinas Pangan Nusantara maupun perwakilan DPR belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan massa tersebut.
