DPR Soroti Kenaikan Drastis BBM Nonsubsidi: Pemerintah Harus Transparan dan Jaga Harga Pangan

BPS melaporkan penyesuaian harga BBM non-subsidi dan tarif angkutan udara menjadi motor utama inflasi pada Mei 2026./Dok. Pertamina

Antisipasi Dampak Ekonomi

Rivqy Abdul Halim mengingatkan bahwa fokus pemerintah saat ini harus tertuju pada pengendalian harga kebutuhan pokok.

Ia menilai, karena kenaikan hanya menyasar BBM jenis RON tinggi, seharusnya tidak ada alasan bagi harga pangan untuk ikut melonjak.

“Pemerintah perlu memastikan bahwa kenaikan ini tidak merembet ke harga-harga kebutuhan pokok. Stabilitas harga pangan dan barang penting lainnya harus tetap dijaga, sehingga daya beli masyarakat tidak tergerus,” tegas Rivqy.

Ia berharap pemerintah serta BUMN energi terkait terus bersiaga dalam menjaga stabilitas pasokan di seluruh pelosok Indonesia, guna memastikan distribusi cadangan energi tetap optimal di tengah dinamika geopolitik dunia yang tidak menentu.

Exit mobile version