“Kejelasan dan ketepatan komunikasi menjadi hal krusial agar kebijakan atau arahan tidak disalahartikan. Tanpa itu, pesan internal bisa berkembang menjadi polemik di ruang publik,” katanya, dikutip redaksi, Senin (20/4/2026).
Menurut Agus, penyampaian pesan yang tidak tepat berpotensi menimbulkan multitafsir di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa komunikasi yang kurang efektif kerap menjadi sumber kesalahpahaman, terutama dalam birokrasi pemerintahan.
“Pernyataan yang disampaikan dalam kondisi emosional memperkuat kesan gaya komunikasi yang keras. Akibatnya, substansi pesan yang ingin disampaikan justru tidak terserap dengan baik oleh publik,” ujarnya.
Sedangkan Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Rijadh Djatu Winardi, menilai penggunaan bahasa yang disampaikan Menteri Pekerjaan Umum kurang tepat dalam konteks kepemimpinan organisasi publik.
Menurutnya, meskipun dimaksudkan sebagai peringatan tegas, pernyataan yang bersifat generalisasi justru berpotensi menimbulkan dampak negatif.
“Kritik seharusnya diarahkan pada pembenahan pola dan sistem, bukan pada pelabelan kelompok tertentu.” katanya.
Menurutnya, peran pemimpin sangat penting dalam mengidentifikasi akar persoalan. Kritik yang disampaikan harus mampu mendorong perbaikan sistem, bukan sekadar menyalahkan individu.
“Pemimpin juga dituntut memahami bagaimana budaya kerja dan insentif memengaruhi perilaku pegawai,” ungkap dia
Ia menambahkan, dalam kepemimpinan modern dikenal konsep psychological safety, yakni kondisi di mana pegawai merasa aman untuk menyampaikan ide dan belajar dari kesalahan. Jika kritik disampaikan secara merendahkan, ruang tersebut justru hilang.
Rijadh menekankan bahwa pemimpin yang efektif adalah yang mampu menyampaikan pesan tegas tanpa kehilangan respek.
“Jika pola komunikasi negatif terus terjadi, dampaknya bisa menurunkan loyalitas, memicu sikap apatis, bahkan memperkuat perilaku yang sebenarnya ingin dihindari,” ujar Rijadh.
Sedangkan Tokoh antikorupsi Teten Masduki menekankan bahwa transparansi menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan publik. Dalam situasi seperti ini, kejelasan informasi dan konsistensi komunikasi menjadi kunci.
“Tanpa transparansi yang memadai, publik akan sulit membedakan mana penegakan hukum dan mana sekadar narasi,” katanya menjawab sikap Dody terkait temuan dugaan penyimpangan di Kementeriaan PU.
“Karena ketika keduanya tidak berjalan seiring, ruang kosong yang muncul akan dengan cepat diisi oleh spekulasi. Dan di situlah, persoalan tidak lagi hanya soal apa yang terjadi di dalam kementerian—melainkan juga bagaimana publik memahami apa yang sedang terjadi,” katanya.[Zul]
