Bahkan, lanjut dia, dana itu cukup untuk membangun sekitar 1.000 ruang kelas baru atau puluhan sekolah dasar dan menengah yang lengkap dengan laboratorium.
“Intinya, setiap bulan kita kehilangan kesempatan besar untuk memperbaiki masa depan generasi muda hanya karena kebijakan seperti ini,” ujar Hamdi.
Sebagai penutup, inkonsistensi antara prinsip “no service, no pay” dengan realita kucuran insentif bagi SPPG yang nonaktif mencerminkan tata kelola anggaran yang prematur dan tidak efisien.
Alokasi dana sebesar Rp213,6 miliar per bulan adalah angka yang terlalu besar untuk sekadar menjadi “biaya tunggu”, sementara sektor krusial lain seperti pendidikan masih haus akan sokongan dana.
“Pemerintah perlu segera mengevaluasi kebijakan ini agar dana publik tidak terbuang sia-sia dalam dapur-dapur yang tidak beroperasi, melainkan benar-benar dikonversi menjadi investasi nyata bagi sumber daya manusia Indonesia,” pungkas Hamdi.[Jess]
