Menurut Hamdi, kemunduran hampir satu dekade ini mengindikasikan bahwa negara cenderung mengambil langkah kompromistis. Pelanggaran berat sering kali hanya dijawab dengan masa transisi dan edukasi tanpa ada eksekusi permanen di lapangan.
Bebasnya ribuan truk ODOL beroperasi jelas bukan sebuah kebetulan. Kendaraan tak layak ini secara ajaib lolos dari serangkaian pengawasan, mulai dari uji KIR, timbangan, hingga patroli kepolisian.
Kegagalan sistemik ini melahirkan kerugian yang tak main-main. Setiap tahun, pemerintah terpaksa menghabiskan puluhan triliun rupiah anggaran pelestarian jalan demi menambal aspal yang diremukkan oleh beban muatan tak masuk akal.
Tragisnya, selain pemborosan fiskal, truk ODOL telah bertransformasi menjadi mesin pembunuh jalanan. Insiden rem blong hingga truk terguling terus memakan korban jiwa warga.
Pembiaran struktural terhadap pelanggaran masif ini sudah sepatutnya menjadi alarm darurat nasional. Publik memiliki hak penuh atas jalan raya yang aman, dan integritas negara sangat dipertaruhkan bila hukum hanya ditegakkan secara seremonial.[dit]
