Menanggapi temuan fatal ini, Kantor Staf Presiden segera melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melaksanakan audit menyeluruh terhadap seluruh dapur pelaksana program MBG di tingkat nasional.
Dudung memperingatkan para pengelola dan yayasan agar tidak mencari keuntungan pribadi dengan memangkas kualitas standar gizi dan kebersihan.
Sanksi berupa skorsing hingga pencabutan izin operasional secara permanen menanti bagi dapur-dapur yang gagal memenuhi kriteria keamanan pangan.
Selain pengetatan regulasi, KSP juga mengajak masyarakat serta perangkat RT dan RW untuk aktif mengawasi distribusi makanan di lingkungan masing-masing.
Dudung berencana melanjutkan sidak serupa secara rahasia ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat dalam waktu dekat guna memastikan komitmen penyedia layanan.
Pengawasan ketat ini menjadi krusial demi menjaga misi utama pemerintah dalam menciptakan generasi unggul menuju visi Indonesia Emas 2045 melalui asupan nutrisi yang sehat.[dit]
