Jadi ‘Mahkota’ Presiden Prabowo, KPK Endus 8 Celah Korupsi dan Tata Kelola Anggaran Raksasa MBG

FAKTANASIONAL.NET  — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kendati demikian, lembaga antirasuah ini memberikan catatan kritis dan peringatan keras terkait adanya sejumlah persoalan mendasar yang dinilai rentan memicu praktik penyimpangan dan korupsi.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, menegaskan bahwa langkah pengawasan yang dilakukan KPK sama sekali tidak bertujuan untuk menjegal atau menghambat program strategis pemerintah.

Sebaliknya, intervensi KPK dilakukan guna memastikan program raksasa ini berjalan di atas koridor transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

“Ini ibaratnya mahkota presiden, sehingga sentuhannya harus hati-hati. Jangan sampai muncul stigma KPK merecoki program presiden,” kata Aminudin dalam acara media gathering di Anyer, Banten, Kamis (21/5/2026).

Aminudin kembali menggarisbawahi bahwa KPK mendukung penuh seluruh program prioritas pemerintah, termasuk MBG.

Namun, berdasarkan hasil kajian mendalam yang dilakukan oleh Direktorat Pencegahan KPK, ditemukan sejumlah rapor merah dalam implementasi awal program tersebut di lapangan.

Soroti Anggaran Jumbo Rp268 Triliun dan Kesiapan Lembaga Baru

Salah satu titik krusial yang menjadi sorotan tajam KPK adalah kesiapan Badan Gizi Nasional (BGN).

Sebagai lembaga yang baru seumur jagung, BGN dinilai belum memiliki kematangan infrastruktur organisasi dan regulasi, namun sudah dibebani oleh tanggung jawab pengelolaan anggaran yang sangat masif.

“Kondisi ini sangat rentan dari sisi tata kelola. Lembaga baru berdiri, infrastrukturnya belum siap, organisasinya dan regulasinya juga belum siap, tetapi sudah mendapat amanat besar dengan anggaran sekitar Rp85 triliun pada 2025,” ujar Aminudin membeberkan risiko tersebut.

Risiko tata kelola ini diproyeksikan melonjak berkali-kali lipat pada tahun berjalan. Aminudin menambahkan, anggaran MBG pada tahun 2026 melonjak tajam hingga menyentuh angka Rp268 triliun.

Menurut KPK, lonjakan anggaran yang fantastis ini wajib diimbangi dengan sistem pengawasan berlapis dan tata kelola yang rigid agar tidak menjadi bancakan korupsi.

Apalagi, program ini melibatkan rantai birokrasi yang sangat kompleks dan lintas sektoral, mulai dari BGN, Bappenas, Kementerian Keuangan, hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tingkat daerah.

Akibatnya, target awal pemerintah untuk menciptakan efek domino ekonomi kerakyatan di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten justru dinilai belum tercapai secara optimal.

Dari Salah Sasaran hingga Ketiadaan Blueprint

Bukan hanya masalah kelembagaan, KPK juga menyoroti keanehan regulasi pelaksanaan MBG yang baru diterbitkan setelah program berjalan hampir satu tahun.

Kondisi ini memicu tanda tanya besar terkait kekuatan hukum (legalitas) operasional program selama periode tersebut.

Lebih lanjut, hasil kajian KPK mengungkap bahwa program MBG belum memiliki cetak biru (blueprint) yang komprehensif.

Imbasnya, parameter keberhasilan program saat ini menjadi bias dan melenceng dari esensi utama.

“Tujuan utama MBG itu perbaikan gizi, tetapi saat ini output lebih diukur dari banyaknya penerima makan bergizi gratis,” sesal Aminudin.

Ketiadaan panduan yang baku ini dinilai KPK menciptakan ruang diskresi yang terlalu longgar bagi para pengambil kebijakan di lapangan.

Celah inilah yang rawan memunculkan praktik transaksional, fraud (kecurangan), hingga berujung tindak pidana korupsi.

Dampak nyata dari lemahnya tata kelola ini sudah mulai terlihat dari ketidaktepatan sasaran penerima manfaat di lapangan.

KPK menemukan fakta ironis di mana kelompok masyarakat yang mapan secara ekonomi justru menikmati fasilitas ini, sementara warga miskin terancam terpinggirkan.

“Yang secara ekonomi lemah tidak mendapat jatah MBG, sementara yang ekonominya sudah cukup baik justru menerima program,” ungkap Aminudin.

Secara akumulatif, KPK mencatat sedikitnya ada delapan persoalan utama dalam pelaksanaan program MBG.

Delapan poin tersebut mencakup tingginya potensi konflik kepentingan, proses rekrutmen SDM pelaksana yang tidak transparan, hingga ekosistem pendukung program yang belum terbangun secara sistematis.

Menyikapi temuan-temuan krusial ini, KPK menegaskan tidak tinggal diam. Langkah mitigasi dini telah diambil dengan melayangkan surat rekomendasi resmi kepada BGN tertanggal 17 Maret 2026 untuk segera membenahi karut-marut tata kelola ini.

“Kami sudah menyampaikan rekomendasi kepada BGN dan meminta tindak lanjut serta rencana aksi atas rekomendasi yang diberikan,” pungkas Aminudin menutup keterangannya.

Baca Juga: KPK Temukan Anomali Pokir dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Barito Utara, Bupati dan Ketua DPRD Siap Perkuat Tata Kelola