TNI Diterjunkan Buru Begal Melalui Operasi Militer Selain Perang, Kemhan: Penguatan Kehadiran Negara
FAKTANASIONAL.NET — Kementerian Pertahanan (Kemhan) memberikan penjelasan resmi terkait keterlibatan aktif personel TNI dalam memburu pelaku kejahatan jalanan atau begal di wilayah ibu kota dan sekitarnya. Keterlibatan militer tersebut dipastikan me…
Dengarkan Ringkasan
FAKTANASIONAL.NET — Kementerian Pertahanan (Kemhan) memberikan penjelasan resmi terkait keterlibatan aktif personel TNI dalam memburu pelaku kejahatan jalanan atau begal di wilayah ibu kota dan sekitarnya.
Keterlibatan militer tersebut dipastikan merujuk pada tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menegaskan bahwa fungsi penegakan hukum pada prinsipnya tetap menjadi tugas dan domain utama dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Namun, TNI dapat hadir sebagai kekuatan sekunder untuk memperkuat pengamanan instansi terkait jika situasi di lapangan dinilai mendesak.
“Dalam konteks OMSP, TNI juga memiliki tugas membantu pemerintah daerah dan membantu Polri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama ketika situasi keamanan dan ketertiban masyarakat memerlukan penguatan kehadiran negara di lapangan,” kata Rico saat dikonfirmasi, Selasa (26/5).
Rico menambahkan, peran prajurit TNI di wilayah Kodam Jaya saat ini lebih difokuskan pada aspek dukungan kewilayahan, patroli bersama, serta penguatan efek pencegahan (deterrent effect) guna mengembalikan rasa aman di tengah masyarakat.
Baca Juga: Panglima TNI Lepas 744 Prajurit Pasukan Garuda untuk Misi Perdamaian PBB di Lebanon
Langkah taktis ini berjalan beriringan dengan visi Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Sjafrie Sjamsoeddin, yang menginstruksikan pengoptimalan fungsi satuan Batalyon Teritorial (Yon TP) TNI untuk meredam potensi aksi kriminalitas sekaligus menjaga stabilitas di wilayah konflik sosial maupun area rawan kejahatan.
“Tentu seluruh pelaksanaannya tetap mengedepankan profesionalisme, koordinasi dengan Polri, serta pendekatan humanis sesuai aturan yang berlaku,” ujar Rico.
Prajurit Tempur Diturunkan ke Jalanan
Sebelumnya, komitmen pemberantasan begal ini ditandai dengan diterjunkannya personel militer untuk mempertebal patroli keamanan di area Jakarta dan kota-kota penyangga. Kepala Penerangan Kodam Jaya (Kapendam Jaya), Letkol Arh Noor Iskak, menyatakan bahwa pihaknya mengerahkan personel gabungan dari tingkat komando kewilayahan hingga satuan pemukul.
“Kami sudah melaksanakan patroli bersama mulai dari tingkat bawah,” kata Iskak dalam konferensi pers bersama di Mapolda Metro Jaya.
Iskak merinci, personel yang diperbantukan berasal dari Koramil, Kodim, hingga prajurit dari batalion tempur untuk menyisir titik-titik rawan kejahatan bersama jajaran kepolisian setempat guna memberikan ketenangan bagi warga.
Rencana 750 Batalion Baru dan Efek Tekan Kriminalitas
Di sisi lain, isu maraknya aksi begal ini juga menjadi salah satu latar belakang strategis di balik rencana pemerintah membentuk 750 batalion baru secara bertahap hingga tahun 2029 mendatang.
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin memaparkan bahwa keberadaan batalion teritorial pembangunan sangat mendesak, mengingat masih banyak wilayah di Indonesia yang sebelumnya mengalami kekosongan pasukan militer resmi sehingga rawan disusupi tindakan hukum ilegal.
“Apa yang terjadi? Begal kriminal itu yang besar sekali," ungkap Sjafrie dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta.
Berdasarkan evaluasi jajaran pertahanan, tingkat kriminalitas di sejumlah daerah terbukti menurun drastis setelah TNI menempatkan unit batalion dan membangun pangkalan militer tetap di wilayah tersebut.
Selain melakukan pengawasan statis, personel dari batalion teritorial pembangunan ini juga ditugaskan untuk melakukan patroli keliling berkala serta menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) bersama masyarakat setempat.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.
