Atasi Begal Jabodetabek, Kemhan Sebut Keterlibatan Batalion Tempur Kodam Jaya Masuk Skema OMSP

FAKTANASIONAL.NET — Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI akhirnya buka suara terkait kebijakan pelibatan prajurit TNI, khususnya pasukan Batalion Tempur Kodam Jaya/Jayakarta, yang diterjunkan untuk ikut berpatroli bersama Polda Metro Jaya guna memberantas aksi kejahatan begal di wilayah Jabodetabek.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Kemhan, Rico Ricardo Sirait, menegaskan bahwa keikutsertaan personel militer dalam pengamanan wilayah sipil tersebut merupakan implementasi dari tugas resmi Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

“Pada prinsipnya, tugas utama penegakan hukum tetap berada pada Polri. Namun dalam konteks OMSP, TNI juga memiliki tugas membantu pemerintah daerah dan membantu Polri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Rico Ricardo Sirait, Selasa (26/5/2026).

Baca Juga: Cegah Sengketa Lahan, Kemhan, ATR/BPN, dan TNI AU Percepat Sertifikasi Aset Pertahanan

Tingkatkan Efek Jera tanpa Tabrak Koridor Hukum

Rico memaparkan bahwa pengerahan pasukan pemukul dari Batalion Tempur ini bukan bertujuan untuk mengambil alih peran kepolisian dalam penegakan hukum pidana. Langkah ini murni merupakan fungsi sokongan teritorial untuk mempertebal pengamanan di titik-titik rawan kriminalitas jalanan.

Ada tiga poin utama fungsi kehadiran TNI dalam patroli bersama ini:

• Dukungan Kewilayahan: Memperluas jangkauan pemantauan keamanan di wilayah Jabodetabek.

• Patroli Bersama: Membangun integrasi taktis di lapangan bersama personel kepolisian.

• Penguatan Deterrence Effect: Menghadirkan efek jera bagi para pelaku kejahatan sehingga masyarakat merasa aman saat beraktivitas.

“Sejalan dengan yang disampaikan Bapak Menhan, kehadiran satuan teritorial TNI di tengah masyarakat juga diharapkan dapat membantu menekan potensi kriminalitas dan menciptakan stabilitas wilayah,” tambah Rico.

Kedepankan Profesionalisme dan Pendekatan Humanis

Mengingat patroli dilakukan di area publik yang bersentuhan langsung dengan warga sipil, Kemhan menjamin para prajurit yang bertugas telah dibekali instruksi ketat untuk tidak bertindak over-reaktif. Sinergitas komando di lapangan dipastikan tetap berada di bawah koordinasi taktis Kepolisian.

“Tentu seluruh pelaksanaannya tetap mengedepankan profesionalisme, koordinasi dengan Polri, serta pendekatan humanis sesuai aturan yang berlaku,” pungkas Karo Infohan tersebut.

Langkah preventif gabungan ini diambil setelah TNI melalui Kodam Jaya/Jayakarta secara resmi menyetujui permohonan bantuan perkuatan dari Polda Metro Jaya demi meredam maraknya aksi pembegalan yang kian meresahkan masyarakat di wilayah penyangga ibu kota dalam beberapa waktu terakhir.

Baca Juga: TNI Diterjunkan Buru Begal Melalui Operasi Militer Selain Perang, Kemhan: Penguatan Kehadiran Negara