Lebih lanjut, Denny menyoroti hilangnya honeymoon effect atau bulan madu pemerintahan baru. Kepuasan awal yang tinggi karena harapan masyarakat bisa dengan cepat terjun bebas jika realisasi program meleset.
Secara psikologis, kerugian akibat ekonomi yang memburuk dirasakan dua kali lipat lebih kuat oleh masyarakat dibandingkan keuntungan.
“Program-program ambisius seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) secara konseptual memang bagus. Tapi ketika pelaksanaannya membuat defisit membengkak, investasi asing ragu, dan manfaatnya tidak merata, persepsi kegagalan akan menyebar dengan sangat cepat,” jelasnya.
3. Faktor Non-Ekonomi, Kesenjangan Kelas, dan Efek Media.
Tingkat kepercayaan (trust) tidak hanya dipengaruhi oleh ekonomi, tetapi juga transparansi, kompetensi, dan responsivitas pemerintah. Denny mencatat adanya perbedaan persepsi yang tajam antara masyarakat pedesaan dan perkotaan.
Masyarakat pedesaan atau kelas bawah mungkin masih mentolerir karena adanya efek bantuan sosial. Namun, kelompok urban dan kelas menengah jauh lebih kritis terhadap inflasi dan sulitnya mencari kerja.
“Ditambah lagi dengan amplifikasi di media sosial, persepsi soal kacaunya situasi saat ini membuat kepuasan objektif publik jauh lebih rendah dari apa yang diklaim,” imbuh Denny.
4. Tolok Ukur Historis yang Tidak Bisa Diabaikan.
Denny juga mengajak publik untuk melihat sejarah. Berbeda dengan krisis 1998 di mana kepuasan runtuh total akibat kontraksi ekonomi minus 13 persen, pada periode stabil pasca-reformasi (pertumbuhan 5%), kepuasan historis biasanya fluktuatif di rentang 50-70 persen.
“Jika dikomparasikan dengan negara-negara di Amerika Latin atau Asia Tenggara lainnya, pemerintahan dengan pertumbuhan ekonomi moderat dan segudang tantangan struktural seperti utang dan ketimpangan, jarang sekali bisa mempertahankan approval rating di atas 60 persen dalam waktu lama,” kata Denny.
Sebagai penutup, Denny menegaskan bahwa angka 40-55 persen bukanlah indikator kehancuran, melainkan titik keseimbangan yang wajar.
“Rentang 40-55 persen itu sudah cukup untuk legitimasi dasar. Tapi, ini adalah sinyal peringatan keras bahwa pemerintah harus segera melakukan perbaikan, bukan malah terlena dengan angka 70 persen yang semu,” pungkas Denny.
