“Tahun 2025 Kota Pontianak sudah UHC prioritas untuk kesehatan. Tetapi karena ada pengurangan dana transfer daerah jadi terkendala. UHC-nya akan kita tambah di perubahan anggaran,” jelasnya.
Selain memperkuat jaminan kesehatan, Pemkot Pontianak juga berencana memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja formal maupun kelompok rentan, termasuk kader posyandu dan pekerja yang membutuhkan perlindungan keselamatan kerja.
Edi berharap organisasi perangkat daerah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, lembaga jasa keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya terus memberikan dukungan terhadap program yang masih perlu ditingkatkan.
Ia menilai keberhasilan kabupaten dan kota dalam mencapai target literasi dan inklusi keuangan akan berkontribusi terhadap capaian Provinsi Kalimantan Barat secara keseluruhan.
“Ini juga perlu bimbingan dan bantuan dari pemerintah provinsi, terutama kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan target capaian,” katanya.
Edi menegaskan bahwa percepatan akses keuangan tidak hanya diukur dari capaian program, tetapi juga dari kemudahan masyarakat dalam memperoleh layanan keuangan yang aman, resmi, dan sesuai kebutuhan.
“Kita ingin akses keuangan ini benar-benar mendorong pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
(*Red)
