SAYA pernah menulis soal dugaan pecah kongsi antara Prabowo dan Gibran. Waktu itu banyak yang menertawakan. Katanya saya terlalu banyak nonton film konspirasi. Ada menuduh saya membaca arah politik menggunakan ampas kopi, kartu remi, bahkan mungkin petunjuk dari cicak yang jatuh di ruang tamu.
Padahal saya hanya melakukan satu hal sederhana. Mengumpulkan potongan-potongan kejadian yang terlihat tidak berhubungan, lalu mencoba melihat gambaran besarnya.
Dalam politik Indonesia, sering kali bukan peristiwa besar yang berbahaya. Justru peristiwa-peristiwa kecil tampak sepele itulah biasanya menjadi tanda-tanda gempa sebelum gunung meletus.
Karena itulah saya tersenyum ketika membaca bantahan keras dari Fraksi Gerindra DPR RI terkait isu adanya rapat khusus untuk mengawasi pergerakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sekretaris Fraksi Gerindra DPR, Bambang Haryadi, dengan tegas menyatakan tidak pernah ada rapat semacam itu. Tidak ada perintah. Tidak ada pembahasan. Tidak ada instruksi pengawasan terhadap Gibran. Yang ada justru perintah mengawasi harga sembako, ketersediaan pangan, dan daya beli masyarakat.
Gerindra juga menegaskan hubungan Prabowo dan Gibran sangat baik. Sangat harmonis. Sangat mesra. Sangat akur. Begitu akurnya sampai isu tersebut dianggap fitnah dan bahkan siap disomasi.
Nah, di sinilah biasanya publik Indonesia mulai curiga. Sebab dalam politik, ada hukum alam belum masuk buku pelajaran sekolah. Semakin keras sebuah isu dibantah, semakin banyak orang bertanya, “Memangnya ada apa?”
Lalu mari kita lihat panggungnya. Di satu sisi, Prabowo kini menjadi wajah utama pemerintahan. Hampir semua program populis bermuara pada satu nama. Dalam berbagai aksi dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis, yang terdengar hanya satu mantra sakti.
“Terima kasih Pak Prabowo.”
Spanduknya Prabowo. Poster-poster Prabowo. Ucapan syukur untuk Prabowo.
Kalau ada turis asing melihat aksi tersebut, mungkin mereka akan mengira Indonesia telah menemukan sistem pemerintahan baru bernama Presiden Tunggal. Wakil presidennya seperti karakter bonus yang muncul setelah kredit film selesai.
Nama Gibran hampir tidak terdengar. Tetapi di sisi lain, Gibran justru terlihat semakin aktif. Ia menerima perwakilan mahasiswa di istana. Ia melakukan kunjungan ke daerah. Ia tampil dalam berbagai momentum yang menarik perhatian publik.
Pertanyaannya sederhana. Mengapa? Bukankah dalam teori politik klasik, seorang wakil presiden biasanya berada di belakang layar sambil menikmati fasilitas negara dan sesekali memotong pita peresmian?
Mengapa justru terlihat ada panggung tersendiri yang mulai dibangun?
Belum selesai. Drama berpindah ke Solo. Kota yang bagi sebagian orang sudah seperti tanah suci politik keluarga Jokowi. Di kota ini tiba-tiba muncul polemik baliho ulang tahun Jokowi.
Gerindra Solo protes. Ketua DPC Gerindra Solo, Ardianto Kuswinarno, mempertanyakan mengapa Wali Kota Solo yang juga kader Gerindra memasang ucapan resmi untuk Jokowi, tetapi tidak pernah melakukan hal yang sama kepada Prabowo yang merupakan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Gerindra.
Laporannya menyebut baliho tersebut tersebar di sekitar tujuh titik. Tujuh titik. Bukan satu. Bukan dua. Tujuh. Cukup banyak untuk ukuran sekadar ucapan selamat ulang tahun.
Respati Ardi menjawab santai. “Pokoknya siap salah, Pak Ketua.” Jawaban yang terdengar seperti seseorang yang tahu dirinya sedang dimarahi tetapi tetap tidak menyesal.
Sekda Solo kemudian menjelaskan, baliho tersebut tidak menggunakan APBD. Masalah administrasi selesai. Tetapi masalah politik justru dimulai.
Karena pertanyaannya bukan lagi soal uang. Pertanyaannya adalah soal simbol. Mengapa Jokowi masih memiliki gravitasi politik sedemikian besar setelah tidak lagi menjadi presiden?
Lalu datanglah kepingan puzzle yang lebih menarik. Jokowi dikabarkan siap melakukan safari politik ke 38 provinsi. Bukan tiga provinsi. Bukan lima provinsi. Tetapi 38 provinsi. Dari Lampung, NTT, Jawa Barat, hingga berbagai daerah lainnya.
Secara resmi disebut memenuhi undangan masyarakat. Tentu saja. Politik Indonesia selalu dimulai dengan kalimat indah. “Memenuhi undangan masyarakat.”
Tetapi para pengamat melihat sesuatu yang lebih besar. Safari ini disebut berkaitan erat dengan PSI. Partai yang selama ini dianggap sebagai rumah politik paling ramah bagi keluarga Jokowi.
Jokowi disebut akan masuk PSI secara resmi sebagai Ketua Dewan Pembina. Akan ada penjaketan. Akan ada seremoni. Akan ada panggung. Akan ada kamera. Tentu saja akan ada pesan politik yang tidak diucapkan secara langsung.
Targetnya disebut untuk memperkuat PSI menuju Pemilu 2029. Membangun elektabilitas. Mentransfer citra Jokowi ke PSI. Mengubah popularitas menjadi suara. Mengubah nostalgia menjadi kursi parlemen. Nah, di sinilah para pecinta teori konspirasi mulai membuka gudang benang merah.
Ente bayangkan. Prabowo sedang membangun kekuatan pemerintahan. Jokowi sedang membangun PSI. Gibran semakin aktif bergerak. Solo tetap menjadi pusat gravitasi politik keluarga. Nama Prabowo mendominasi panggung kekuasaan hari ini. Tetapi jaringan Jokowi terlihat mulai bekerja untuk panggung yang lebih jauh. Panggung 2029.
Apakah semua ini kebetulan? Mungkin. Apakah semua ini hanya persepsi? Bisa jadi. Tetapi sejarah politik Indonesia mengajarkan satu hal. Pecah kongsi tidak pernah dimulai dengan deklarasi perang. Tidak pernah diawali konferensi pers. Tidak pernah diumumkan lewat baliho raksasa.
Pecah kongsi biasanya dimulai dari hal-hal kecil. Dari simbol, gestur, pertemuan, panggung yang mulai dipisahkan, jaringan yang mulai bekerja sendiri-sendiri.
Ketika rakyat masih sibuk memperdebatkan apakah ada keretakan atau tidak, para pemain utama biasanya sudah beberapa langkah lebih jauh. Mungkin saya salah. Mungkin semuanya baik-baik saja. Mungkin Prabowo, Jokowi, dan Gibran tetap kompak seperti Trio Macan versi politik nasional.
Tetapi kalau suatu hari nanti menjelang 2029 muncul pertarungan besar melibatkan kekuatan-kekuatan yang hari ini masih terlihat akur, jangan bilang tidak ada tanda-tandanya.
Karena jejak-jejaknya mungkin sudah bertebaran di depan mata. Hanya saja sebagian orang memilih menganggapnya sebagai kebetulan. Sementara sebagian lainnya mulai melihat, papan catur raksasa itu sebenarnya sudah lama digelar.[***]
Penulis: Rosadi Jamani (Jurnalis Senior, Ketua Satu Pena Kalbar)
