FAKTANASIONAL.NET – Berbagai unsur pemerintah aparatur keamanan hingga kalangan dunia usaha menggelar musyawarah infrastruktur Desa Semanggis Raya di Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau pada Jumat (3/7/2026).
Agenda pertemuan tingkat lokal ini secara khusus membahas rencana pemugaran akses jembatan vital yang berlokasi tepat di area Dusun Kerosik.
Kondisi jembatan penghubung yang membutuhkan penanganan teknis segera tersebut mendorong terciptanya kolaborasi lintas sektor untuk mencari jalan keluar terbaik secara kolektif.
Forum diskusi terbuka bagi seluruh elemen masyarakat ini dihadiri langsung oleh Camat Mukok Heru Anwar Wardiono beserta jajaran pimpinan aparatur keamanan tingkat perdesaan.
Perwakilan pihak perusahaan swasta pengurus koperasi serta barisan pimpinan kelompok tani kelapa sawit setempat juga ikut duduk bersama guna merumuskan skema penyelesaian.
Sinergi yang terbangun antara aparat kepolisian dan warga sipil dalam pelaksanaan musyawarah infrastruktur Desa Semanggis Raya ini berjalan dengan sangat tertib serta kondusif.
Institusi kepolisian secara tegas menyatakan komitmen penuh mereka untuk mendukung percepatan laju pembangunan berbagai fasilitas umum di luar tugas pengamanan reguler aparat.
“Melalui musyawarah ini kita menunjukkan bahwa setiap persoalan dapat diselesaikan dengan semangat kebersamaan. Polsek Mukok siap mendukung setiap langkah positif masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan, termasuk pembangunan infrastruktur yang memperlancar aktivitas ekonomi dan mobilitas warga. Sinergi seperti ini perlu terus dipelihara agar pembangunan berjalan aman, tertib, dan berkelanjutan,” ujar IPTU Firman.
Keterlibatan aktif pihak korporasi swasta dan koperasi hasil bumi diharapkan mampu menumbuhkan rasa kepemilikan warga yang lebih kuat terhadap seluruh sarana milik negara.
Seluruh elemen pemangku kebijakan yang hadir bersepakat penuh untuk segera mengumpulkan sumber daya agar tahapan rehabilitasi fisik jembatan dapat langsung dilaksanakan bulan ini.
Kelayakan sarana prasarana pedalaman ini menjadi syarat mutlak bagi terjaminnya kelancaran mobilitas armada angkut niaga yang membawa ragam komoditas perkebunan milik warga.
Aparat penegak hukum berjanji akan terus mengawasi jalannya proses pengerjaan konstruksi jembatan agar terhindar dari segala bentuk pontesi intervensi maupun gangguan keamanan.
(*Red)
