Darurat Narkoba, Mustahil Diberantas Saat Oknum Polisi Banyak Menjadi Beking

PERANG melawan narkoba di Indonesia kadang terasa seperti serial televisi tak pernah tamat. Setiap musim selalu ada tokoh baru, ada penggerebekan baru, ada konferensi pers baru, ada tumpukan barang bukti baru. Yang berganti hanya latar belakang spanduk dan warna rompi tersangka. Sementara publik? Mereka mulai bertanya dengan nada getir, sebenarnya siapa yang sedang mengejar siapa?

Awal Juli 2026 menjadi babak yang begitu kelam. Tiga anggota Satresnarkoba Polres Katingan berangkat menuju Desa Tumbang Kelemei, Kalimantan Tengah, dengan satu misi yang sederhana tetapi berbahaya, menangkap jaringan narkoba. Mereka tak pernah membayangkan operasi itu berubah menjadi tragedi.

Aipda Yudhie Perdana Putra gugur akibat serangan senjata tajam. Aiptu Sumaryanto dan Bripda Nopandri Ramadhana sempat dinyatakan hilang sebelum akhirnya ditemukan mengapung di Sungai Katingan. Dugaan sementara bahkan mengarah pada kemungkinan mereka lebih dulu disekap dan mengalami penyiksaan sebelum dibuang ke sungai. Kompolnas ikut menyoroti kemungkinan tersebut. Seorang warga sipil juga meninggal dunia dalam rangkaian peristiwa itu.

Peristiwa ini bukan sekadar berita kriminal. Ia menjadi tamparan keras, perang melawan narkoba bukan lagi sekadar urusan menangkap bandar, melainkan menghadapi jaringan semakin berani, brutal, dan terorganisasi.

Namun justru di sinilah ironi terbesar bermula. Di satu sisi, negara menunjukkan angka-angka yang mengesankan. Sepanjang 2026, Polri mengungkap 24.837 perkara narkotika. Barang bukti yang disita mencapai sekitar 3,1 ton sabu dan 4,1 ton ganja dengan nilai ekonomi mencapai triliunan rupiah. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut, keberhasilan itu setara dengan menyelamatkan sekitar 89 juta jiwa.

Angka-angka itu memang besar. Sangat besar. Tetapi di ruang publik, angka sering kalah telak oleh ingatan masyarakat.

Publik masih mengingat bagaimana mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa, divonis penjara seumur hidup karena terbukti terlibat dalam perkara penyisihan lima kilogram sabu sitaan untuk diedarkan kembali. Kasus tersebut menyeret AKBP Dody Prawiranegara, Kompol Kasranto, serta sejumlah anggota lainnya.

Ironinya nyaris seperti naskah film satire. Barang bukti yang semestinya dimusnahkan justru berubah menjadi komoditas bernilai miliaran rupiah.

Belum selesai masyarakat mencerna kasus itu, muncul lagi perkara AKBP Didik Putra Kuncoro, mantan Kapolres Bima. Ia diberhentikan setelah menerima uang Rp1 miliar dari bandar narkoba dan dinyatakan positif menggunakan narkotika. Dalam perkara sama, AKP Malaungi kedapatan menyimpan 488 gram sabu di rumah dinas.

Di Kalimantan Timur, dua mantan Kasat Narkoba, AKP Yohanes Bonar Adiguna dan AKP Deky Jonathan Sasiang, juga terseret perkara hukum terkait narkotika.

Kasus-kasus tersebut bukan berarti menggambarkan keseluruhan institusi. Ribuan polisi tetap mempertaruhkan nyawa mereka setiap hari untuk memberantas narkoba, sebagaimana ditunjukkan dalam tragedi Katingan. Namun, setiap kali muncul kasus yang melibatkan aparat penegak hukum, kepercayaan publik kembali terkikis sedikit demi sedikit.

Ibarat setetes tinta hitam dalam segelas susu, kerusakan reputasi menyebar jauh lebih cepat dibanding kabar baik.

Di sisi lain, Polri mengidentifikasi ratusan hingga ribuan kampung narkoba di berbagai daerah Indonesia. Angkanya bervariasi dalam berbagai program pemetaan, berkisar 228 hingga sekitar 2.900 lokasi. Sebanyak 118 di antaranya diklaim telah dipulihkan.

Tetapi masyarakat melihat persoalan lebih rumit. Mengapa narkoba masih bisa beredar dari balik tembok penjara?

Lapas Cipinang, Kerobokan, hingga Nusakambangan pernah diberitakan menjadi titik pengendalian jaringan narkotika dari balik jeruji. Overkapasitas lembaga pemasyarakatan mencapai sekitar 90 persen. Lebih dari separuh penghuninya merupakan narapidana kasus narkoba, sekitar 150 ribu orang. Telepon seluler ilegal, jaringan komunikasi tersembunyi, hingga dugaan keterlibatan oknum terus menjadi pekerjaan rumah yang berulang.

Inilah ironi yang membuat masyarakat menggeleng kepala. Di luar penjara ada razia. Di dalam penjara ada transaksi. Di luar ada perang terhadap narkoba. Di dalam, jaringan lama kadang tetap bernapas.

Tidak adil menyimpulkan, seluruh aparat terlibat. Justru banyak polisi menjadi korban dalam perang ini. Katingan menjadi bukti paling menyayat, masih ada anggota mempertaruhkan nyawa ketika menjalankan tugas.

Namun publik juga berhak mengajukan pertanyaan yang sama berulang kali, mengapa skandal demi skandal terus muncul, sementara jaringan narkoba seolah selalu menemukan jalan baru?

Mungkin inilah musuh terbesar pemberantasan narkoba saat ini. Bukan hanya sabu. Bukan hanya bandar. Melainkan krisis kepercayaan.

Karena dalam perang sepanjang apa pun, peluru mungkin bisa dihabiskan. Bandar bisa ditangkap. Kampung narkoba bisa digerebek. Tetapi ketika kepercayaan masyarakat mulai habis, kemenangan sebesar apa pun akan selalu terdengar seperti tepuk tangan di ruangan kosong.

Tragedi Sungai Katingan seharusnya menjadi pengingat, perang melawan narkoba tidak cukup dimenangkan dengan statistik. Ia hanya akan dipercaya publik apabila dibarengi keberanian membersihkan siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan, tanpa pandang pangkat, jabatan, ataupun seragam. Jika tidak, setiap konferensi pers akan kembali disambut pertanyaan ama, apakah kita sedang menyaksikan kemajuan, atau hanya episode baru dari persoalan yang belum benar-benar selesai?

Penulis: Rosadi Jamani (Jurnalis Senior, Ketua Satu Pena Kalbar)