FAKTANASIONAL.NET – Kasus pembekuan saldo sepihak yang menimpa para penjual di TikTok Shop telah memicu reaksi keras dari parlemen.
Menyoroti insiden tersebut, anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan regulasi yang mewajibkan seluruh platform digital memiliki dana cadangan (escrow fund).
Menurutnya, mekanisme ini krusial untuk menjamin keamanan dana milik para pelaku usaha jika terjadi gangguan sistem atau sengketa di masa mendatang.
Pada awal Juli, Novita menekankan bahwa bagi jutaan pelaku UMKM, dana hasil penjualan bukanlah sekadar angka, melainkan “napas” bagi keberlangsungan usaha dan kehidupan keluarga mereka.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi tersebut, ia menegaskan bahwa pembekuan saldo sepihak membuktikan lemahnya perlindungan negara terhadap pelaku usaha di ekosistem perdagangan elektronik.
Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan ini menilai bahwa negara tidak boleh hanya berpangku tangan. Ia mendesak adanya audit menyeluruh terhadap tata kelola payment gateway di seluruh platform digital guna mencegah terulangnya insiden serupa.
Kepastian hukum bagi UMKM harus menjadi prioritas utama agar hak-hak mereka terlindungi secara konsisten sesuai undang-undang yang berlaku.
Selain isu dana cadangan, Novita juga menyoroti dampak merger Tokopedia dengan TikTok yang dianggap belum memberikan keberpihakan nyata bagi produk lokal.
Ia mengkritik platform digital yang kini justru didominasi produk impor murah, sehingga mempersempit ruang gerak produk dalam negeri untuk bersaing.
Novita menegaskan bahwa teknologi semestinya berfungsi sebagai akselerator UMKM Indonesia, bukan justru menjadi “karpet merah” bagi arus barang impor yang mematikan kedaulatan ekonomi nasional.
Ia menuntut Kementerian UMKM untuk lebih serius dalam memastikan regulasi yang ada mampu menjaga produk nasional dari serbuan barang asing, sekaligus memastikan ekosistem perdagangan digital benar-benar berpihak pada kesejahteraan pelaku usaha lokal.[dit]
