FAKTANASIONAL. NET – Di tengah tekanan bisnis yang semakin berat, perusahaan pers di Indonesia menghadapi tantangan besar untuk menjaga keberlangsungan usahanya. Penurunan pendapatan akibat perubahan pola konsumsi informasi digital, termasuk fenomena zero click, menjadi salah satu persoalan yang kini mendapat perhatian serius.
Melihat kondisi tersebut, Dewan Pers tengah menyiapkan langkah strategis dengan memperjuangkan agar produk jurnalistik masuk dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Langkah ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang bagi keberlangsungan industri media nasional.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers Dewan Pers, Yogi Hadi Ismanto dalam sambutannya dalam acara Gala Dinner HUT ke-3 Forum Pimred Multimedia Indonesia (FPRMI) yang berlangsung di Ballroom Gedung DPD RI perwakilan Yogyakarta, Jumat malam, 17 Juli 2026.
Lebih lanjut Anggota Dewan Pers periode 2025-2028 tersebut, mengungkapkan bahwa konsep yang tengah disiapkan mengacu pada mekanisme perlindungan hak cipta di industri musik. Nantinya, karya jurnalistik akan memperoleh perlindungan hukum sehingga setiap penggunaan atau pengutipan berita oleh pihak lain dapat memberikan manfaat ekonomi kepada perusahaan pers.
“Kita akan mengadopsi pola hak cipta pada bidang musik. Produk pers akan dimasukkan melalui revisi Undang-Undang Hak Cipta,” ujarnya.
Melalui skema tersebut, setiap berita yang diproduksi wartawan maupun perusahaan media akan menjadi objek yang dilindungi undang-undang. Konsekuensinya, perusahaan pers berpotensi memperoleh royalti ketika karya jurnalistik mereka dimanfaatkan atau dikutip pihak lain sesuai ketentuan yang akan diatur.
