RUANG sidang utama Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur pada Kamis siang, 23 Juli 2026, menjadi saksi bisu atas sebuah putusan krusial yang menorehkan sejarah baru dalam yurisprudensi hukum pidana Indonesia di masa transisi. Majelis Hakim secara meyakinkan menjatuhkan Putusan Sela yang mengabulkan eksepsi (nota keberatan) dari terdakwa Dokter Tifa beserta tim penasihat hukumnya.
Putusan ini tidak hanya melepaskan terdakwa dari jerat dakwaan sementara, tetapi juga menjadi tamparan keras sekaligus wadah edukasi hukum terkait penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.
Dalam amar putusannya, Majelis Hakim dengan tegas menyatakan bahwa surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dinyatakan Batal Demi Hukum (nietig van rechtswege). Keputusan ini bertumpu pada pertimbangan hukum yang matang: dakwaan JPU dinilai kabur, tidak cermat, dan tidak jelas (Obscuur Libel).
Investigasi atas dokumen persidangan menunjukkan adanya kelemahan fatal dalam konstruksi hukum yang dibangun oleh pihak penuntut.
JPU kedapatan merumuskan dakwaan yang ambigu, yakni terjadinya pencampuran yang tidak sistematis antara pasal-pasal dalam KUHP Lama (Wetboek van Strafrecht) dan KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) yang telah resmi berlaku sepenuhnya pada tahun 2026 ini.
Dari kacamata hukum pembelaan, putusan ini adalah kemenangan telak bagi akal sehat dan kepastian hukum.
Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebuah surat dakwaan harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Pelanggaran terhadap syarat materiil ini berakibat fatal: dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 143 ayat (3) KUHAP.
Ketidakjelasan (Obscuur Libel) dalam kasus Dokter Tifa berakar pada kegagalan penuntut umum memahami masa transisi hukum pidana. Dalam merumuskan dakwaan subsideritasnya, JPU terjebak dalam ambiguitas penerapan hukum. Di sinilah Majelis Hakim hadir sebagai penjaga gawang keadilan dengan membangkitkan kembali ruh Asas Lex Favor Reo.
Asas Lex Favor Reo (hukum yang lebih menguntungkan bagi terdakwa) adalah asas fundamental yang berfungsi sebagai jembatan emas dalam masa transisi perubahan undang-undang.
Merujuk pada Pasal 1 ayat (2) KUHP Lama yang kini semangatnya diteruskan dan dipertegas dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), secara eksplisit dinyatakan: “Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan yang baru, kecuali peraturan yang lama meringankan bagi pelaku.”
Prinsip ini secara imperatif mewajibkan hakim—dan semestinya JPU sejak tahap penuntutan—untuk menerapkan aturan hukum yang paling meringankan bagi pelaku jika terjadi pergeseran atau perubahan norma pidana.
Pencampuran dalil yang dilakukan JPU tanpa pemisahan yang jelas mana yang lebih menguntungkan terdakwa, justru menciptakan kesesatan konstruksi hukum yang merugikan hak asasi terdakwa dalam melakukan pembelaan.
Batalnya dakwaan ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan manifestasi dari prinsip check and balances dalam sistem peradilan pidana kita. Melalui putusan sela ini, Majelis Hakim secara tidak langsung memberikan koreksi fundamental kepada JPU.
