Sebagai bagian dari rangkaian peringatan, DPP PDIP menggelar berbagai kegiatan di sejumlah daerah.
Bonnie menegaskan bahwa peringatan ini juga didedikasikan untuk mengawal satu agenda yang sangat penting, yaitu mendorong agar peristiwa 27 Juli 1996 memperoleh pengakuan sebagai pelanggaran HAM berat.
“Selama bertahun-tahun, para korban dan keluarganya tidak hanya kehilangan keluarga, tetapi juga dipaksa hidup bersama ketidakpastian dan penundaan keadilan,” ucapnya.
“Bagi kami, proses ini bukan hanya semata soal klasifikasi hukum. Yang jauh lebih penting adalah hadirnya pengakuan negara terhadap penderitaan para korban sekaligus komitmen agar praktik kekerasan politik tidak pernah lagi menjadi cara menyelesaikan perbedaan pendapat di Republik ini,” tegas Bonnie.
Bonnie mengakhiri pidatonya dengan pesan mendalam mengenai makna kerja sejarah, kebudayaan, dan politik.
“Kami percaya bahwa kerja sejarah bukan hanya mengumpulkan arsip tetapi juga merawat ingatan. Kerja kebudayaan bukan sekadar mengenang tapi juga membangun kesadaran. Dan kerja politik yang paling bermakna bukanlah memenangkan kekuasaan melainkan memastikan demokrasi selalu berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.
Dalam acara peresmian monumen dan rangkaian peringatan ini, turut hadir Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan putranya, Ketua DPP PDIP M. Prananda Prabowo, beserta jajaran fungsionaris DPP PDIP. Antara lain, Sekjen Hasto Kristiyanto, Komarudin Watubun, Djarot Saiful Hidayat, Basuki Tjahaja Purnama, Ribka Tjiptaning, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, dan Andi Widjajanto.
