Namun teka-tekinya justru semakin besar. Jika investasi mengalir begitu deras, mengapa kepuasan publik justru terus menurun? Apakah manfaat investasi belum sepenuhnya dirasakan masyarakat? Ataukah pertumbuhan hanya tampak megah dalam laporan, tetapi belum benar-benar hadir di meja makan rakyat? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kini menjadi ruang perdebatan publik.
Bab berikutnya adalah pemutusan hubungan kerja. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 32.389 pekerja peserta program jaminan kehilangan pekerjaan terdampak PHK sepanjang Januari–Juni 2026. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah terbanyak, yakni 6.727 orang. Namun penasihat khusus presiden memperkirakan angka aktual mendekati 43.000 pekerja. Gelombang PHK di sektor manufaktur, tekstil, dan pertambangan akhirnya mendorong pembentukan satgas mitigasi. Sayangnya, bagi sebagian pekerja yang telah kehilangan penghasilan, satgas belum tentu mampu menghapus kecemasan yang telanjur datang.
Tekanan juga terlihat pada nilai tukar rupiah. Menjelang akhir Juli 2026, rupiah bergerak di kisaran Rp17.900 hingga Rp18.010 per dolar AS setelah melemah dari sekitar Rp17.400 pada Mei dan sempat menyentuh level psikologis Rp18.000. Sementara itu, pemerintah tidak menaikkan tarif pajak utama, tetapi memperluas basis penerimaan melalui pemungutan PPh 0,5 persen di marketplace mulai 1 Agustus 2026 serta peningkatan penerimaan negara bukan pajak dari layanan pendirian perusahaan. Penerimaan pajak memang tumbuh, tetapi rasio pajak masih tergolong rendah.
Di atas semua itu, Indonesia tetap menjadi negeri kaya sumber daya alam. Nikel, batu bara, kelapa sawit, tembaga, dan gas terus didorong melalui program hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah. Namun kritik juga terus bermunculan karena manfaat ekonomi dinilai masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sementara persoalan pemerataan dan dampak lingkungan belum sepenuhnya terjawab.
Data kemiskinan Badan Pusat Statistik menunjukkan tren penurunan jangka panjang. Dari 9,22 persen pada September 2019, sempat naik menjadi 10,19 persen saat pandemi pada September 2020, lalu turun bertahap hingga mencapai 8,25 persen atau sekitar 23,36 juta orang pada September 2025. Jumlah itu berkurang sekitar 490 ribu orang dibandingkan Maret 2025. Kemiskinan perkotaan tercatat 6,60 persen atau 11,18 juta orang, sedangkan perdesaan masih 10,72 persen atau 12,18 juta orang. Garis kemiskinan berada di Rp641.443 per kapita per bulan atau sekitar Rp3 juta per rumah tangga miskin, sementara rasio Gini bertahan di kisaran 0,38–0,39. Namun dengan standar internasional lebih tinggi, jumlah penduduk rentan diperkirakan jauh lebih besar.
Pada akhirnya, survei SMRC ini bukan sekadar kumpulan statistik. Ia menjadi cermin memantulkan jarak antara indikator makro dan persepsi masyarakat. Investasi boleh mencetak rekor, angka kemiskinan boleh menurun, dan pengangguran dapat berkurang. Namun ketika sebagian besar publik merasa ekonomi belum membaik, lapangan kerja masih sulit, PHK terus menghantui, serta politik dan penegakan hukum dinilai belum memuaskan, maka grafik kepuasan pun ikut merosot. Kini, tantangan terbesar pemerintah bukan lagi menghasilkan angka-angka yang impresif, melainkan mengubah angka itu menjadi kesejahteraan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Penulis: Rosadi Jamani (Jurnalis Senior & Ketua Satu Pena Kalbar)
