Rosehan menilai kehadiran pimpinan dinas sangat penting mengingat terdapat sejumlah pergeseran anggaran serta realisasi program yang dinilai belum sesuai target.
Kondisi tersebut membutuhkan penjelasan langsung dari pejabat yang berwenang agar proses pembahasan berjalan efektif.
Menurutnya, ketidakhadiran kepala dinas justru membuat pembahasan tidak produktif karena pejabat yang hadir tidak dapat memberikan keputusan dan cenderung saling melempar tanggung jawab.
Dikutip dari sumber media, Rosehan menyampaikan, “Ini bagaimana mau direalisasikan, karena yang hadir juga saling lempar tanggung jawab.”
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa pembahasan program dan anggaran harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Karena itu, Komisi III DPRD Kalsel memilih menunda pembahasan hingga pejabat yang bertanggung jawab dapat hadir.
“Kalau tidak ada yang bertanggung jawab, mohon maaf, kita tidak akan bahas anggaran,” tegas Rosehan.[dit]
