MENJELANG peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, jalan-jalan mulai dihiasi umbul-umbul merah putih. Lagu-lagu kebangsaan kembali menggema.
Anak-anak berlatih untuk lomba 17 Agustus, sementara masyarakat bersiap menyambut hari yang selama puluhan tahun menjadi simbol kemerdekaan, persatuan, dan harapan.
Namun, di balik gegap gempita itu, ada pertanyaan yang sulit dihindari: apakah bangsa ini benar-benar sedang merdeka dari berbagai persoalan yang menyelimuti kehidupan rakyatnya?
Kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan fisik. Kemerdekaan adalah ketika seorang ibu tidak lagi khawatir anaknya sakit karena makanan yang seharusnya bergizi.
Kemerdekaan adalah ketika seorang ayah pulang bekerja dengan keyakinan bahwa penghasilannya cukup untuk menghidupi keluarga.
Kemerdekaan adalah ketika hukum berdiri tegak tanpa memandang jabatan, kekuasaan, maupun kedekatan politik.
Sayangnya, menjelang Agustus 2026, Indonesia justru diselimuti berbagai peristiwa yang menyisakan kepedihan.
Program Makan Bergizi Gratis yang lahir dengan cita-cita mulia mengalami berbagai persoalan.
Di sejumlah daerah muncul laporan dugaan keracunan massal, sementara kasus dugaan korupsi yang menyeret pengelolaan program tersebut menambah luka kepercayaan publik.
Program yang semestinya menjadi investasi masa depan anak-anak Indonesia justru dipenuhi pertanyaan mengenai tata kelola, transparansi, hingga pengawasan.
Berbagai media internasional bahkan menyoroti persoalan ini sebagai tantangan serius dalam implementasi kebijakan publik.
Di sisi lain, masyarakat masih dihantui berbagai persoalan ekonomi.
Harga kebutuhan pokok yang terus menjadi perhatian, tekanan terhadap lapangan pekerjaan, hingga kekhawatiran dunia usaha terhadap arah perekonomian membuat sebagian masyarakat memilih menahan pengeluaran.
Ketika angka-angka ekonomi diperdebatkan di ruang rapat, rakyat kecil menghitung uang receh agar dapur tetap mengepul.
Tidak sedikit lulusan perguruan tinggi yang harus menerima kenyataan bahwa ijazah belum tentu membuka pintu pekerjaan.
Di banyak rumah, mimpi orang tua agar anaknya hidup lebih baik berubah menjadi kecemasan baru.
Belum lagi persoalan korupsi yang seolah tak pernah menemukan titik akhir.
Hampir setiap pekan masyarakat disuguhi kabar mengenai penyelidikan baru, dugaan penyalahgunaan anggaran, hingga praktik yang merugikan keuangan negara.
Korupsi bukan lagi sekadar angka dalam laporan audit. Korupsi adalah jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki, sekolah yang kekurangan fasilitas, rumah sakit yang kekurangan alat kesehatan, hingga kesempatan hidup layak yang dirampas dari jutaan warga.
Yang lebih menyedihkan, masyarakat perlahan mulai terbiasa.
Ketika kabar korupsi datang silih berganti, rasa marah berubah menjadi rasa lelah. Ketika ketidakadilan berulang, sebagian orang mulai menganggapnya sebagai sesuatu yang normal. Padahal, bangsa yang kehilangan kepekaan adalah bangsa yang sedang kehilangan sebagian jiwanya.
Di berbagai wilayah Indonesia, bencana alam juga terus mengingatkan bahwa negeri ini hidup berdampingan dengan risiko. Gempa bumi, banjir, longsor, kekeringan, hingga kebakaran hutan menjadi ujian yang datang silih berganti.
Korban kehilangan rumah, pekerjaan, bahkan anggota keluarga. Mereka tidak membutuhkan pidato panjang. Mereka membutuhkan negara yang hadir dengan cepat dan masyarakat yang tetap memiliki empati.
Sementara itu, ruang digital dipenuhi pertengkaran.
