Selain itu, BGN menemukan sekitar 6 juta penerima yang tercatat lebih dari satu kali. Salah satunya siswa pesantren yang juga terdata sebagai siswa SMP.
“Ada pengurangan sekitar 6 jutaan lah. 6 jutaan penerima manfaat yang itu ternyata misalnya dia terdaftar di pesantren. Di pesantrennya ada namanya, tapi di SMP juga dia selain di pondok pesantren kan dia ternyata siswa SMP. Jadi ada double-double itu semua kita sisir,” kata Sudaryono.
Persoalan lain ditemukan pada penyaluran dana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebanyak 414 dapur ternyata sudah menerima dana meski belum beroperasi. BGN kemudian menarik dana tersebut dan mengembalikan Rp311 miliar ke kas negara.
“Ada 414 dapur yang ternyata dapurnya belum beroperasi tapi sudah dikirimin duit. Nah, itu kan uangnya sudah kita ambil, kita kembalikan ke kas negara Rp311 miliar,” ujar Sudaryono.
Penyisiran data dan anggaran masih berlangsung untuk memastikan pelaksanaan MBG lebih tepat sasaran dan tertata.[dit]
