Ia juga menjelaskan, apabila nantinya terbukti ada WNI yang bergabung dengan angkatan bersenjata negara asing, hal tersebut merupakan keputusan individu dan bukan representasi sikap pemerintah Indonesia.
“Yang jelas, apabila nantinya terverifikasi terdapat WNI yang terlibat dalam angkatan bersenjata negara asing, hal tersebut merupakan tindakan individual dan tidak merepresentasikan kebijakan maupun posisi Pemerintah Indonesia,” ucap Rico menegaskan.
Laporan mengenai delapan WNI yang disebut masuk angkatan bersenjata Rusia pertama kali disampaikan Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina pada 27 Agustus melalui Telegram.
Menurut The New Voice of Ukraine, badan tersebut mengklaim memiliki dokumen yang mengonfirmasi perekrutan tersebut.
Sementara itu, juru bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang mengatakan pemerintah masih memverifikasi informasi melalui Perwakilan RI dan berkoordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait.
Pemerintah juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi, atau perekrutan dengan modus tawaran pekerjaan yang ternyata berbeda dari tujuan sebenarnya.
Rico menambahkan, apabila keterlibatan tersebut terbukti, konsekuensi hukum akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, fakta yang telah terverifikasi, serta prosedur hukum yang berlaku.[dit]
